UNP GELAR SOSIALISASI KETERBUKAAN PBJP HANYA BERSELANG DUA JAM SETELAH WEBINAR DI KI PUSAT


Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar kegiatan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) hanya berselang dua jam setelah KI Pusat menggelar acara yang sama untuk enam kategori Badan Publik (BP) yang diikuti sebanyak 460 peserta. Rektor UNP Prof Ganefri Ph D yang membuka acara webinar sosialisasi keterbukaan informasi barang dan jasa pemerintah melibatkan semua pihak terkait PBJP di lingkungan UNP Sumatera Barat dengan pembicara Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede yang sekaligus PJ Keterbukaan Informasi Publik PBJP KI Pusat, Rabu (21/04/2021).
Prof Ganefri mengapresiasi dukungan dari KI Pusat sehingga pelaksanaan sosialisasi keterbukaan informasi publik bidang PBJP dapat terlaksana dengan baik. Bahkan menurutnya, peran serta Bapak Hendra J Kede bersama KI Sumbar yang dengan sabar memberikan arahan menjadikan UNP satu-satunya PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dari luar Jawa yang berhasil mendapatkan penilaian Informatif pada Monitoring dan Evaluasi oleh KI Pusat pada 2019.
Untuk itu, ia menyatakan sangat bangga atas kesediaan KI Pusat membenahi UNP dalam rangka proses pengadaan barang jasa pemerintah. “Kegiatan ini sangat penting karena proses barjas sering jadi sorotan masyarakat sehingga UNP dapat menjadi row model dalam proses barjas di PTN,” harapnya.
Menurutnya, informasi tentang pengadaan barjas (barang dan jasa) pemerintah seharusnya dapat diperoleh secara komprehensif oleh masyarakat. Secara umum, ia menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik di UNP sudah menjadi komitmen bersama karena good government Badan Publik hanya bisa terwujud jika mengimplementasikan UU 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ia menjelaskan bahwa UNP yang merupakan salah satu Badan Publik harus menerapkan keterbukaan informasi publik,meski bukan berarti tidak terbatas. Menurutnya, informasi yang terkait kepentingan publik, baik itu informasi berkala, wajib tersedia setiap saat, dan informasi serta merta harus dibuka, kecuali informasi yang dikecualikan.
Disampaikannya bawah untuk memudahkan publik untuk mengakses informasi dari UNP maka sudah ada Aplikasi keterbukaan informasi UNP yang bisa download. Namun menurutnya ada informasi yang dikecualikan jika permohonan informasi pemohon tidak sesuai dan atau UNP tidak menguasai informasi yang diminta pemohon.
Dikatakannya bahwa PPID Utama di UNP dipimpin langsung Wakil Rektor IV dan Rektor sebagai Atasan PPID, sementara Humas terdiri dari bidang Dokumentasi, Pengelola, dan Layanan Informasi. “Dampak UU KIP membuat UNP mendapatkan penghargaan ristek dikti dalam pemanfaatan medsos. Sudah ada Unit Layanan Terpadu Infrmasi Publik di UNP,” katanya lagi.
Saat ini UNP merupakan yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik untuk tingkat Sumbar pada 2020 sehingga tidak lagi diikutsertakan dan hanya mendapat penghargaan secara personal sebagai Rektor Perubahan. Terakhir ia menyatakan apresiasinya terhadap KI Pusat yang telah memberikan masukan agar isu keterbukaan informasi publik dapat menjadi materi mata kuliah Kewarganegaraan dan juga dapat menjadi bahan tematik dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa UNP. (Laporan/Foto: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply