Wapres Ma’ruf Amin: Keterbukaan Informasi Wujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih


Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin mengatakan, salah satu misi Pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk mewujudkan Badan Publik terpercaya itu mustahil tanpa adanya keterbukaan (transparansi) dan pertangungjawaban (akuntabilitas).
Demikian disampaikan Wapres Ma’ruf Amin pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi kepada Badan Publik (BP) di Istana Wapres Jakarta, Kamis (21/11). Wapres menilai masih ada beberapa tantangan dihadapi untuk dapat menjadi Badan Publik yang terbuka, transparan, dan dipercaya, yakni tantangan kedepan tidak terbatas pada akses informasi, namun pada konten informasi yang harus ditingkatkan kualitasnya.
Berikutnya, mengakses informasi tidak serta merta meningkatkan literasi informasi masyarakat. Bahkan kecenderungannya, semakin singkat waktu yang digunakan masyarakat untuk mengevaluasi informasi, baik dari segi relevansi, akurasi, maupun sumber informasi.
“Untuk itu, saya minta kepada para pimpinan Badan Publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi yang disampaikan, karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,” sebutnya.
Badan Publik sebut Wapres, harus mampu menjadi rujukan pertama masyarakat dalam mendapatkan informasi, sekaligus menjadi ujung tombak penangkal hoaks, baik misinformasi ataupun disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat.
Wapres juga mengatakan, konsistensi untuk terus melakukan upaya-upaya baru yang mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Komitmen pimpinan Badan Publik menjadi kata kunci untuk hal ini. Jangan sampai katanya, ketidakkonsistenan justru akan menurunkan kepercayaan publik yang telah terbangun.
“Saya mengajak seluruh Badan Publik untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakanamanat UU Keterbukaan Informasi Publik. Kalau saat ini masih 74,37 persen Badan Publik yang melakukan registrasi e-monev, dan baru 9,58 persen diantaranya yang memenuhi kualifikasi “informatif”, maka saya harapkan tahun-tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan,’ harapnya,.
Disebutkannya lagi, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini juga telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara masyarakat mengakses dan menggunakan informasi. Masyarakat bukan lagi pasif sebagai penerima informasi, melainkan aktif sebagai penyebar informasi. Hal ini sebetulnya menjadi peluang baru bagi Badan Publik.Dengan mengedepankan pola komunikasi dua arah yang terbuka dan inklusif, Badan Publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,sehingga dalam jangka panjang akan mendorong partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, maupun dalam implementasi pembangunan di berbagai bidang.
“Saya ingin menyampaikan bahwa Pemerintah memberikan perhatian besar kepada Komisi Informasi, baik pusat maupun daerah, yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik,” kata Wapres.
Menurut Wapres, perlu secara bersama-sama untuk menghadirkan Keterbukaan Informasi Publik secara nyata, sehingga mendukung terwujudnya negara Indonesia yang demokratis dan berlandaskan good governance. “Kita patut bangga karena dikancah internasional, Indonesia turut berperan dalam upaya mendorong prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan,” katanya lagi.
Belum lama ini, menurut Wapres, tepatnya 1 Oktober 2019 lalu, Pemerintah Indonesia kembali mendapat tugas sebagai Steering Committee pada forum Open Government Partnership 4 (OGP) periode 2019–2022. “Ini adalah ketiga kalinya Indonesia terpilih sebagai Steering Committee, sebuah kepercayaan sekaligus menjadi pengakuan dunia atas partisipasi Indonesia dalam menciptakan praktikpraktik pemerintahan yang dilandasi keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik.
“Tugas ini sangat relevan bagi kita semua yang hadir di tempat ini, bukan hanya karena upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan good governance diakui ditingkat global, melainkan kedepan kita memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang lebih besar untuk memajukan dan mendorong Badan Publik menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif. Inilah tugas kita bersama,” tuturnya.(Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply