Berharap KIP Obyektif, Professional, dan Akurat

Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati (Nuning) dari Partai Hanura mengatakan bahwa kehadiran Komisi Informasi Pusat (KIP) sejak 2009 telah memberikan banyak perubahan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Menurutnya, jika sebelum pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hampir seluruh kantor pemerintahan tidak terbuka terhadap publik tentang rencana kerja dan anggaran, maka pada saat sekarang ini mulai tercipta rezim keterbukaan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan KIP ini tidak serta-merta membuatnya diam tanpa melakukan inovasi dan kemajuan di bidang keterbukaan informasi. Doktor Ilmu Komunikasi jebolan Universitas Padjadjaran Bandung ini mengingatkan agar KIP tetap harus mawas diri.

Ia mengatakan tantangan ke depan masih akan sangat besar yang harus dihadapi KIP dalam upaya menegakkan UU KIP. Apalagi menurut dia, dengan adanya pemerintahan baru pada bulan Oktober 2014 nanti dikhawatirkan akan timbul resistensi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Dijelaskan bahwa resistensi terhadap keterbukaan informasi publik pada Badan Publik pemerintahan sangat mungkin terjadi, karena mereka tidak mengawal pembuatan Undang-Undang KIP ini. Masih ada Badan Publik pemerintah yang merasa alergi terhadap keterbukaan informasi publik sehingga belum bersedia menjalankan UU KIP. Hal itu ditunjukkan dengan belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di banyak Badan Publik padahal undang-undang mensyarakatkan adanya PPID.

Hanya dengan menyediakan PPID di setiap Badan Publik, maka data informasi Badan Publik dapat diakses dengan mudah oleh pengguna atau pemohon informasi publik. Jika Badan Publik telah secara patut menjalankan UU KIP maka dapat dipastikan Pemohon ataupun Pengguna informasi tidak perlu lagi maju bersengketa melawan Badan Publik di Komisi Informasi.

Untuk itu, Nuning mensyaratkan agar KIP harus obyektif dalam upaya menjalankan UU KIP agar tetap terhormat di mata masyarakat. Seluruh putusan yang diambil benar-benar dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan fakta dalam persidangan.

Selain itu, ia juga mengharapkan agar KIP lebih meningkatkan profesionalnya dalam menjalankan tugas, baik sebagai regulator maupun sebagai pelaksana UU KIP. Menurut ia, sebuah lembaga Negara terhormat seperti KIP harus menunjukkan jatidirinya yang kuat sehingga KIP mampu menjaga kredibilitasnya di bidang penegakan hukum sengketa informasi.

Terakhir menurut Nuning, lembaga KIP harus akurat dalam setiap putusannya dalam menyelesaikan sengketa informasi antara Pemohon melawan Termohon Badan Publik. Akurasi putusan KIP menurut ia sudah merupakan hal mutlak harus diambil karena dengan akurasi putusan dapat meningkatkan nilai KIP di mata masyarakat luas.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply