Badan Publik Perlu Melaporkan Pelayanan Informasi

Pemeringkatan Badan Publik (BP) masih kurang acceptable terhadap masyarakat karena belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh masyarakat. Seharusnya instrumennya menggunakan indikator-indikator mengarah ke pelayanan informasi yang baik. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif  Pattiro (Pusat Telaah dan Informasi Regional) Budi Raharjo.

Menurut ia, berdasarkan UU KIP pada pasal kewajiban dituliskan bahwa BP wajib melakukan pengelolaan pelayanan informasi. Kewajiban BP ini terpisah menjadi dua hal, yaitu pengelolaan dan pelayanan informasi.

Namun berdasarkan instrumen pemeringkatan tahun lalu, KIP justru tidak memasukkan indikator ini sebagai penilaian kepada BP. KIP hanya meyoroti soal pendokumentasiannya saja Yang perlu adalah bagaimana informasi berkala, dan informasi setiap saat ada di website BP. Bisa jadi yang dilakukan oleh BP dengan meletakkan semua informasi di website itu bukan merupakan bagian dari pengelolaan informasi.

Proses pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana sebuah pengelolaan informasi itu dilakukan terencana, sebuah entitas BP PPID utama dan PPID pembantu saling berkordinasi untuk melakukan pengelolaan informasi. “Ini yang kami rasa, indikator mengenai pengelolaan informasi oleh BP masih lost dalam instrumen pemeringkatan,” kata Budi menjelaskan.

Menurut ia, pelayanan informasi mempunyai orientasi ke publik, yaitu bagaimana publik bisa mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Untuk hal ini KIP sudah cukup baik dengan memasukkan indikator ini sebagai penilaian. Pelayanan yang dilakukan oleh BP bisa melalui melalui website atau meja layanan.

Namun hal yang dirasa masih kurang adalah KIP belum memasukkan indikator kemudahan akses informasinya oleh masyarakat sebagai instrumen pemeringkatan. Selain itu BP juga wajib membuat laporan pelayanan informasi.

Laporan pelayaan informasi merupakan intisari bagaimana UU KIP ini direfleksikan. Laporan pelayanan informasi akan memberikan gambaran bagaimana BP memberikan layanan informasi kepada mayarakat. KIP seharusnya melakukan evaluasi terhadap laporan pelayanan informasi BP.

Menurut Budi, pemeringkatan ini cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan BP terhadap UU KIP. Pemeringkatan akan memberikan pemahaman kepada BP bahwa apa yang dilakukan selama ini terkait pelaksanaan UU KIP ada yang menilai. Dengan adanya penilaian ini bisa membuat BP merasa terkoreksi sehingga ada upaya untuk memperbaiki diri.

Sementara KIP adalah satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan UU KIP dan menetapkan standar layanan informasi publik. Pihak yang paling berperan dalam merawat BP adalah Komisi Informasi. Jadi pengawasan dan penilaian ini tidak hanya dijadikan agenda akhir tahun saja.

Ia juga meyakini bahwa pemeringkatan ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap BP. Dari pemeringkatan ini, maka BP akan berlomba untuk mendapatkan peringkat terbaik dalam hal keterbukaan informasi. Dampaknya mereka akan semakin meningkatkan pelayanan informasi kepada publik.

Selanjutnya Budi menyarankan agar untuk selanjutnya unsur masyarakat ataupun lembaga lain diberikan kesempatan dalam memberikan masukan dalam instrumen pemeringkatan ini. “Yang selama ini terlihat, KIP seperti telalu memiliki sendiri dalam penyusunannya,” kata Budi.

Demikian juga, masih menurut Budi, publikasi pemeringkatan itu harus dibuat maksimal. Masyarakat umum juga perlu mengetahui bahwa ada kegiatan semacam ini. Jadi tak hanya BP saja yang diedukasi, masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman ini. “Publikasi pemeringkatan atau Monev oleh KIP ini masih sangat kurang,” ujar Budi.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply