Apa Setelah Rakornas Berakhir?

Perhelatan akbar Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) ke-7 KI (Komisi Informasi) se-Indonesia telah berakhir di Kota Palembang Sumatera Selatan pada Kamis (27/10) malam. Peserta yang terdiri dari komisioner dan sekretariat KI berjumlah 208 orang telah kembali ke daerahnya masing-masing. Pertanyaannya, apa manfaat yang telah diperoleh para peserta dari seluruh penjuru nusantara itu.

Dari suasana pelaksanaan Rakornas kali ini terekam para peserta sudah sangat bersikap kritis, ada peserta yang menyampaikan bahwa apa gunanya berkumpul disini jika tidak ada hasil yang dapat diperoleh. Bahkan ada peserta yang menyatakan, “Saya takut kepada Allah…jika nanti dipertanyakan biaya perjalanan yang menggunakan uang rakyat tapi tidak mendapatkan hasil di Rakornas ini,”.

Ada juga yang berseloroh bahwa jangan ada lagi kata-kata dari penyelenggara Rakornas, “Silakan bawa pulang hasil dari kesimpulan Rakornas ke daerah masing-masing,”. “Cara ini tidak benar, jangan meminta peserta yang membawa pulang hasil kesimpulan Rakornas tapi justru KI Pusat yang  harus membawanya kepada Presiden untuk diperjuangkan,” ujar seorang peserta.

Semua yang disampaikan peserta itu memang ada benarnya, seharusnya kegiatan Rakornas KI yang menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bisa efektif dalam memajukan keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini seyogianya mampu memberikan peningkatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Tahun 2008 yang pada akhirnya mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagaimana diketahui, tujuan dari pelaksanaan UU KIP diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan oleh Badan Publik. Badan Publik (BP) terdiri dari Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Kepresidenan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Partai Politik (Parpol), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan yang menggunakan sebagian dana APBN/APBD dan atau dana masyarakat.

Mengawal BP (Badan Publik)

Mengingat pentingnya hasil kesimpulan Rakornas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik maka wajar jika sejumlah peserta mempertanyakan hasil Rakornas yang konkrit. Justru salah satu yang cukup menarik dari Rakornas ini adalah penyampaian kemajuan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KI Provinsi Maluku.

Sebenarnya fungsi KI adalah melaksanakan UU KIP dan menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi publik, baik melalui sidang ajudikasi ataupun mediasi. Namun menurut Ketua KI Maluku Muhammad Kamil Fuad, meski KI Maluku baru terbentuk 3 Oktober 2015 namun upaya yang dilakukan untuk melaksanakan UU KIP cukup simpatik.

Kamil mengatakan, KI Maluku berupaya melakukan pendekatan kepada BP agar tidak harus berujung ke sidang penyelesaian sengketa ke KI Maluku. Menurutnya, upaya yang dilakukan KI Maluku adalah meminimalkan sidang ajudikasi sengketa informasi tapi memperbanyak proses mediasi dalam pelaksanaan UU KIP.

Bentuk mediasi yang dilakukan KI Maluku tergolong unik, karena setiap Pemohon informasi berupaya diedukasi agar dapat melakukan mediasi. Sedangkan Termohon dari BP juga berupaya proaktif untuk melakukan konsultasi ke KI Maluku menyangkut informasi yang diminta Pemohon informasi publik.

Juga sebaliknya KI Maluku yang rajin menghubungi BP untuk mengetahui perkembangan permohonan informasi publik yang dilakukan Pemohon. Dengan demikian, sebelum sengketa informasi publik berlanjut ke KI Maluku maka informasi yang diminta Pemohon selama yang diminta adalah informasi terbuka maka sudah dapat langsung diberikan ke Pemohon.

Diketahui bersama, Rakornas yang digelar di Kota Palembang telah berakhir pada Kamis (27/10) malam dan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, Menteri Kominfo, dan Menteri Keuangan untuk mebahas penguatan kelembagaan Komisi Informasi dan Kesekretaritan dengan melibatkan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Bahkan pada kesempatan itu juga, Ketua KIP John Fresly menandatangani rekomendasi peningkatan apresiasi kepada komisioner KI Kabupaten/Kota dengan rentangan mulai dari Rp 10.000.000 hingga Rp 20.000.000 dan untuk perjalanan dinas komisioner dan anggota komisioner setara eselon IIb. Surat Rekomendasi peningkatan apresiasi itu langsung bisa dibawa dan disampaikan kepada Walikota atau Bupati KI yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan.

Juga surat rekomendasi dari KIP kepada Gubernur di seluruh Indonesia agar meningkatkan apresiasi kepada komisioner KI Provinsi dengan rentangan antara Rp 15.000.000 hingga Rp 30.000.000. Surat yang telah ditandatangani Ketua KIP itu bisa langsung disampaikan kepada Gubernur masing-masing KI.

Rekomendasi lainnya, adalah mendesak kepada BP pemerintah supaya memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah dibentuk sehingga dapat efektif dalam melayani permintaan informasi publik dari masyarakat. Sedangkan secara internal, maka direkomendasikan kepada KIP agar membuatkan sejumlah Peraturan Komisi Informasi (Perki) untuk Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) terhadap sejumlah isu strategis.

Ada tujuh isu strategis yang direkomendasikan untuk segera dibuatkan Perkinya, pertama tentang keterbukaan informasi pemerintahan Desa, kedua keterbukaan informasi di sektor pendidikan, ketiga perlunya penyediaan informasi serta merta untuk daerah rawan bencana, keempat keterbukaan informasi di bidang SDA, Energi, dan Tata Kelola Kehutanan, kelima keterbukaan informasi dalam pelayanan kesehatan, keenam keterbukaan informasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta ketujuh keterbukaan informasi dalam bidang perpakan.

Rakornas juga menghasilkan rekomendasi untuk segera membuat MoU antara KIP dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang keterbukaan informasi kelembagaan pemilihan umum paling lambat pada 1 Desember 2016 karena pelaksanaan Pilkada serentak sudah semakin dekat.Juga direkomendasikan agar melakukan MoU antara KIP dengan Bawaslu dalam hal keterbukaan pelaksanaan pengawasan pemilu sekaligus diminta melakukan perubahan Perki 1 Tahun 2014 tentang pelayanan informasi Pemilu.

Dari hasil Rakornas juga telah disetujui terbentuknya tim review Undang-Undang KIP Tahun 2008 yang terdiri dari 9 orang komisioner daerah dan komisioner KI Pusat, tim ini akan bekerja selama delapan bulan kedepan. Dan mulai tahun 2017, direkomendasikan pembiayaan KI Provinsi, KI Kabupaten/Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nah…semua kesimpulan Rakornas Palembang sudah dituangkan dalam bentuk yang jelas, tinggal bagaimana implementasi ke depannya. Tahun 2017 sudah di depan mata, kerja nyata berikutnya dari Komisi Informasi di seluruh Indonesia sedang dinanti publik.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply