Hak Atas Informasi dan Nasib NKRI

Penulis: Romanus Ndau Lendong Komisioner Komisi Informasi Pusat RI

TANGGAL 26-28 September 2002 pertama kalinya digelar Konferensi Internasional tentang The Right to Information (RTI) di Sofia, Bulgaria. Konferensi itu diikuti 15 negara: Albania, Armenia, Bosnia dan Hercegovina, Bulgaria, Georgia, Hongaria, India, Latvia. Ada pula Makedonia, Meksico, Moldavia, Romania, Slovakia, Afrika Selatan, dan AS.

Tema besar yang diusung mempromosikan pentingnya RTI secara dini dan detail tentang aktivitas badan publik. RTI disepakati sebagai hak asasi yang menjadi bagian kebebasan berekspresi. Peserta menyepakati menetapkan 28 September sebagai The Right to Know Day (RTKD).

Promosi gerakan ini terus bergema luas. Pada 17 November 2015, UNESCO mengadopsinya dan menetapkan 28 September setiap tahun dirayakan sebagai International Day for Universal Access to Information (IDUAI). Pemerintah dan aktivis memanfaatkan momen ini untuk mengampanyekan pentingnya RTI sebagai basis pengembangan demokrasi dan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi.

Tema RTKD tahun ini ialah Trust and Tranparency. Ini tentu langkah lanjutan kampanye RTI sebagai bagian integral dari agenda pembangunan dunia untuk meminimalisasi kemiskinan, promosi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sosial-politik. Disadari, semakin terbuka badan publik semakin berdaya menjamin partisipasi masyarakat sekaligus memastikan terintegrasinya agenda-agenda konkret untuk kemajuan yang berkelanjutan. Keterbukaan menjadi basis tumbuhnya kepercayaan sekaligus menepis kecurigaan terhadap badan publik.

Konteks dari tema ini ialah tingginya konflik sosial yang berakar pada melemahnya legitimasi badan publik. Konflik berbasis suku, agama, budaya di banyak negara, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia berakar pada lemahnya badan publik, terutama negara dalam menjamin keterbukaan, keadilan, dan kesejahteraan.

Kerusakan ekologis, gurita korupsi, dan buruknya pelayanan publik merupakan faktor-faktor pemicu maraknya konflik yang kerap berujung pada rusaknya kohesi sosial. Dalam kondisi ini, dambaan kemajuan ekonomi dan kematangan demokrasi akan menjelma sebagai utopia belaka. Situasi ini hendak diantisipasi dengan budaya keterbukaan informasi.

Kepribadian bangsa
Peringatan RTKD mendapat perhatian luas di RI. Daerah-daerah yang telah memiliki komisi informasi, kecuali Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT, peringatan RTKD mendapat sambutan luas dari badan publik, masyarakat dan media. “Anda berhak tahu’, ‘Saatnya kita tingkatkan keterbukaan’, ‘Keterbukaan informasi adalah hak asasi’, dan masih banyak lagi menghiasi pemberitaan. Ini pemandangan menggembirakan bagi RI, bahwa pemerintahan bersih dan bebas korupsi akan menjadi kenyataan.

Secara nasional, Komisi Informasi Pusat (KIP) merayakan RTKD dengan mengangkat tema Budaya keterbukaan informasi dalam bingkai kebangsaan. Tema ini mengandung dua makna penting. Pertama, keterbukaan informasi hendaknya dilakukan bukan karena keterpaksaan, melainkan sebagai bagian desain rasional untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi. Dengan itu, pengembangan diri dan sosial masyarakat bisa terakselerasi secara optimal.

Kedua, keterbukaan informasi bukan mekanisme membuat masyarakat semakin liberal, melainkan dibingkai dengan norma-norma, adat istiadat dan tata nilai kebangsaan. Keterbukaan informasi harus dikembangkan dengan mengintegrasikan semangat kebangsaan demi menjamin kejujuran, solidaritas sosial, sopan santun, serta cinta bangsa dan negara.

Mudah dipastikan, tema ini terinspirasi riuhnya media sosial yang akhir-akhir ini dirasakan semakin memprihatinkan. Atas nama kebebasan, ruang publik penuh-sesak oleh ujaran kebencian, radikalisme, prasangka agama, etnik dan budaya serta terpolarisasinya masyarakat yang menuntut kita untuk kreatif menemukan solusinya.

Sangat terasa, bahwa kanalisasi kebebasan tanpa disertai rasa tanggung jawab telah memantik kegelisahan dan kemarahan kolektif. Gejala patologi sosial ini semestinya dicarikan solusi selain untuk menggaransi kemajuan bangsa juga untuk memastikan tetap tegaknya NKRI.

Peringatan RTKD tahun ini juga akan diisi Orasi Kebangsaan oleh Duta Keterbukaan Informasi Prof Dr Mahfud MD, yang diharapkan bisa berkontribusi besar bagi upaya-upaya nyata untuk membuat hak atas informasi semakin dikenal luas di negeri ini.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply