Perlukah KI Tolak Sengketa Tanpa Alasan?

Hak atas Informasi Publik bagi masyarakat dijamin dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar dan dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pada dasarnya, UU KIP mengatur mengenai hak dan tanggungjawa masyarakat dalam menggunakan Informasi Publik serta hak dan tanggungjawab Badan Publik dalam menjalankan UU KIP. Sejak UU KIP dijalankan pada tahun 2010 hingga sekarang, jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) ke Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) terus meningkat.

Suka atau tidak suka KI Pusat selaku lembaga yang diberikan kewenangan UU KIP wajib untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun, adakalanya Pemohon mengajukan PPSIP dengan jumlah yang besar dan/atau tidak adanya alasan permohonan informasi yang jelas. Menurut Anda, apakah PPSIP tersebut selayaknya ditolak?

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply