Kemen LHK Bersedia Dimediasi

Sebagai Termohon Badan Publik (BP) Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) menyatakan bersedia melaksanakan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Pusat. Hal itu disampaikan tim Kuasa Termohon pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Romanus Ndau Lendong bersama anggota Arif Adi Kuswardono dan Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Jumat (01/02).

Persidangan lanjutan register sengketa 040/V/KIP-PS/2017 itu dihadiri para pihak baik Kuasa Pemohon dari Yayasan Augriga Melina dan Syahrul dan sejumlah Kuasa Termohon Kemen LHK. Termohon menyatakan informasi tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Usaha (RKU) Kehutanan di Papua merupakan informasi terbuka sehingga termohon bersedia menjalankan mediasi guna mengakhiri sengketa informasi publik ini di KI Pusat.

Pada persidangan lainnya pada hari yang sama dengan formasi MK yang sama pula telah dilakukan penghentian register sengketa nomor 010/IV/KIP-PS/2018 antara Pemohon Panca Wibawaji terhadap Termohon MUI (Majelis Ulama Indonesia). MK membacakan Putusan Gugur atas register sengketa informasi tersebut karena pemohon tidak menghadiri persidangan dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.(Laporan : Karel/Foto: Ari)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply