Pemohon: Informasi HGU Bisa Redam Konflik


Pemohon Informasi Publik dari LSM Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace Southeast Asia Indonesia Association) membantah jika permohonan informasi tentang pemilik 400 ijin Hak Guna Usaha (HGU) Kehutanan di Papua dapat menimbulkan gangguang keamanan. Justru pengajuan permohonan informasi tentang pemilik HGU Kehutanan dapat meredam konflik di Papua karena memperjelas status kepemilikan ijin HGU ke masyarakat sehingga penguasaan secara illegal yang dapat menimbulkan konflik dapat dihindari.
Kuasa Pemohon menyampaikan hal tersebut ke KI Online usai persidangan sengketa informasi dengan register 011/IV/KIP-PS/2018 antara Greenpeace Southeast Asia terhadap Termohon dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).Persidangan itu dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI)Pusat Hendra J Kede beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Arif Adi Kuswardono didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby di Ruang Sidang lantai 1 Kantor Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta pada Senin (04/02).
Sementara Kuasa Termohon yang juga hadir dalam persidangan lanjutan tersebut menyatakan menutup informasi yang diminta Pemohon karena dikhawatirkan akan mengganggu keamanan negara jika dibuka. Apalagi saat ini menurutnya telah telah terjadi aksi permintaan referendum sekelompok orang Papua ke PBB, sehingga jika informasi HGU ini dibuka dapat menunjukkan kekayaan alam di Papua kepada asing.
MK memutuskan untuk melakukan sidang tertutup pada 18 Februari 2019 guna memeriksa informasi yang dinyatakan termohon telah dikecualikan melalui uji konsekuensi. Juga MK minta kepada termohon untuk menghadirkan saksi pada persidangan terbuka berikutnya.(Laporan : Karel/ Foto: Adul)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply