Target KIP Malut Terbentuk 2019


Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menargetkan pembentukan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Maluku Utara pada pertengahan 2019 mendatang. Gubernur Maluku Utara diwakili Asisten 1 Pemprov Maluku Utara, Ir Hasby Pora menegaskan, pemprov Maluku Utara telah siap memproses pembentukan KIP Malut.
Menurutnya, kesiapan Pemprov Maluku Utara tidak hanya sebatas kesiapan anggaran, tapi juga telah menyiapkan tim seleksi penjaringan calon komisioner KIP Maluku Utara. “Tahun 2018 sebenarnya, kami sudah siapkan anggaran untuk seleksi KIP, tapi tak cukup. Makanya tahun 2019 ini kami tingkatkan lagi jumlah anggarannya. Intinya, tahun 2019 ini kami siap membentuk KIP di Maluku Utara,” tegas Hasby Pora ketika membuka acara ” Diskusi Mendorong Komitmen Keterbukaan Informasi” di Maluku Utara yang digelar Komisi Informasi Pusat di Ternate, Kamis, 7 Februari 2019.
Pembentukan KIP, katanya, menjadi komitmen Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba sejak tiga tahun silam, namun karena keterbatasan anggaran, komitmen itu belum dapat diwujudkan. “Kami juga berharap KIP di Maluku Utara ini segera terbentuk, tapi karena terkendala anggaran. APBD kami hanya dua trilyun padahal kami memiliki wilayah yang tersebar di seribu pulau, sepuluh kabupaten dan 119 kecamatan,” papar Hasby.
Sementara itu Muhammad Syahyan, Komisioner KIPusat dalam sambutannya berharap Pemprov Maluku Utara segera membentuk KIP. Menurut Syahyan, sesuai amanat UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pemerintah pusat dan provinsi diwajibkan membentuk KIP dua tahun setelah UU No. 14 tahun 2008 diundangkan dalam lembaran negara.
Dikatakan Syahyan lagi, dari 34 provinsi di Indonesia, 32 provinsi telah membentuk KIP, sisanya dua provinsi yang belum membentuk KIP, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara. “Lebih cepat lebih bagus,” harap Syahyan. Ketua Bidang Kelembagaan KIPusat Cecep Suryadi optimis pada pertengahan 2019 KIP Malut sudah terbentuk.
Sebab selain anggaran seleksi telah tersedia, orang-orang yang menjadi tim seleksi juga sudah ditetapkan. Harapannya, timsel mampu menjaring putra putri terbaik yang punya komitmen mengawal Keterbukaan Informasi di Malut. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Malut, DR. H Wahda Zainal Imam SH. MH juga menyatakan kesiapannya melakukan proses fit and proper test terhadap calon komisioner KIP Malut. “Kami sudah sejak lama sarankan Pemprov segera bentuk timsel. DPRD sudah ada referensi. Tergantung Pemprov. Kami siap proses fit and proper test,” ujar Wahda.
Ditegaskan Wahda lagi, kehadiran lembaga KIP di Malut tidak hanya tuntutan UU no. 14 tahun 2008 tapi kebutuhan sebuah negara demokrasi. Salah satu syarat negara demokrasi adanya transparansi. Usai menggelar diskusi, komisioner KIPusat Cecep Suryadi, Muhammad Syahyan dan rombongan melanjutkan diskusi dengan jajaran Redaksi Harian Maluku Utara Post. Keduanya berharap kepada lembaga pers seperti Malut Post dan jurnalis di Malut ikut mengawal proses seleksi komisioner KIP dan keterbukaan informasi di Malut.(Laporan : M Syahyan)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply