Nota Kesepakatan Antara KIP, KPU dan Bawaslu Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Nota Kesepakatan Antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Nota Kesepahaman Antara KI Pusat dengan KPU

MoU Antara KI Pusat dengan KPU Tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Transparan dan Berintergritas.

Kesepahaman Bersama Antara KIP dengan Kemendes PDT, dan Transmigrasi

Kesepahaman Bersama Antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nota Kesepakatan Antara Komisi Informasi Pusat dengan Ombudsman RI

Tentang Peningkatan pengawasan Pelayanan Publik dalam rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Nota Kesepakatan Antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI

Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan

Kesepakatan Bersama Antara Bawaslu dengan KPU dan KPI dan KIP

Kesepakatan Bersama Antara Bawaslu dengan KPU dan KPI dan KIP Tentang Kepatuhan Pelaksanaan Kampaye Pemilihan Umum Melalui Media Penyiaran

Kesepahaman bersama Antara Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat RI

Kesepahaman bersama Antara Dirjen IKP dengan ANRI dan KIP Tentang Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip Pada Badan Publik Negara.

Nota kesepakatan Komisi Informasi Pusat dan Management Systems Internasional

Peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi Pusat dalam lingkup Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP-1) yang di danai oleh The United States Agency For International Development (USAID)

Nota Kesepakatan Antara Bawaslu,Komisi Yudisial,Komnas HAM,Kompolnas,KPI,KIP,KPAI,Komnas Perempuan,LPSK,Komisi Kejaksaan

Tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah