Komisioner KI Pusat 2017 – 2021

Profil Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021

Renstra KIP 2018-2021

Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2017-2021

Visi dan Misi

 

Visi Komisi Informasi :

“Terwujudnya Masyarakat Informasi yang Maju, Partisipatif, dan Berkepribadian Bangsa melalui Komisi Informasi yang Mandiri dan Berkeadilan menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera”.

Misi Komisi Informasi :

  1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
  2. Menguatkan kelembagaan Komisi Infomasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
  3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
  4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
  5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Tugas dan Fungsi

Fungsi, Tugas,dan Wewenang

Fungsi

KIP berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Tugas

(1) Komisi Informasi bertugas:

Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publikberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:

Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

(3) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan         memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja

Komisi Informasi

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan

Sekretariat KI Pusat

TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

  1. Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat KI Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.
  2. Sekretariat KI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
  3. Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 2

Sekretariat KI Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 3

Sekretariat KI Pusat menyelenggarakan fungsi:

a. penyimpan bahan penyusunan perencanaan dan program;

b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.,

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat KI Pusat    

Pasal 4

Sekretariat KI Pusat terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;

b. Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;

c. Bagian Umum.

Bagian Kedua

Bagian Perencanaan 

Pasal 5

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan anggaran; dan

b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Program; dan

b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

  1. Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Komisi Informasi Pusat.
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Ketiga

Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Pasal 9

Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketamempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketamenyelenggarakan fungsi:

a. pemberian dukungan dalam pelayanan pengaduan;

b. pemberian dukungan dalam pembuatan jadwal persidangan sengketa informasi publik; dan

c. penyiapan penentuan tim mediasi dan ajudikasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 11

Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Pengaduan; dan

b. Subbagian Administrasi Penyelesaian Sengketa.

Pasal 12

  1. Subbagian Administrasi Pengaduan mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi pengaduan.
  2. Subbagian Administrasi Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi penyelesaian sengketa.

Bagian Keempat Bagian Umum

Pasal 13

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan; dan b. pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga,kepegawaian, dokumentasi, kepustakaan, dan perlengkapan.

Pasal 15 Bagian Umum, 

terdiri atas:

a. Subbagian Keuangan; dan

b. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan.

Pasal 16

  1.  Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi.
  2. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga,  kepegawaian, dokumentasi, kepustakaan, dan perlengkapan.