Komisi Informasi (KI) Pusat memberikan pembekalan mengenai penerapan Perki (Peraturan Komisi Informasi) nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dan Pemilihan. Komisioner Bidang ASE (Advokasi Sosialisasi dan Edukasi) KI Pusat Samrotunnajah Ismail memberikan pembekalan Perki Pemilu dan Pemilihan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Deli Serdang Sumatera Utara pada Kamis (01/02/2024).
Dalam penyampaian nya, Samro menyatakan pentingnya penerapan Perki Pemiu dan Pemilihan dalam pelaksanaan tahapan pemilu 2024 untuk menjamin hak publik memperoleh informasi publik pemilu secara cepat, tepat waktu dengan biaya ringan. Menurutnya dalam Perki Pemilu dan Pemilihan ada keistimewaan dalam hal prosedur layanan informasi dari penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU mengenai jangka waktu pemberian informasi kepada publik yang lebih singkat dari permohonan informasi biasanya 10 plus 7 hari kerja ditambah 30 hari kerja dari atasan PPID.
Namun menurutnya, dalam pelaksaan Perki Pemilu dan Pemilihan ini PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) hanya mempunyai waktu 3 hari untuk memberikan tanggapan atas permohonan, dengan kemungkinan masa perpanjangan 2 hari kerja untuk memberikan informasi kepada pemohon atau pengguna informasi publik..
Adapun rapat teknis yang digelar oleh Bawaslu Deli Serdang Sumatra Utara ini bertema 'Pengawasan kampanye pada masa tenang dalam penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 bersama panwaslu kecamatan dan PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) se Kabupaten Deli Serdang'. Dalam kesempatan itu, Komisioner KI Pusat Samrotunnajah Ismail memberikan materi kepada PKD dengan audien sebanyak 290 petugas pengawas pelaksanaan pemilu dan pemilihan.,(Tim Humas KI Pusat-Laporan: Karel Salim/Foto : Sukarni Lestari)
