Buka Informasi Publik, Hak Anda Untuk Tahu !!!

KPU RI  dan LSM YAKIN Hadirkan Ahli di Sidang Lanjutan KI Pusat


Termohon Badan Publik Negara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemohon LSM Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) masing-masing menghadirkan satu orang ahli dalam persidangan lanjutan di Komisi Informasi (KI) Pusat. Kedua ahli yang dihadirkan para pihak merupakan ahli di bidang teknologi  informasi (TI), yakni ahli KPU Prof. Mursadi Wahyu Kusworo dan ahli Yakin Dr. Leony Lidya.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner (MK) KI Pusat Syawaludin bersama Donny Yoesgiantoro dan Arya Sandhiyudha didampingi Penitera Pengganti (PP) Annisa Nur Fitriyanti di ruang sidang utama Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Senin (03/06/2024). 
Dalam persidangan, Prof Marsudi sebagai ahli pertama menyampaikan pendapatnya bahwa KPU sudah memiliki sertifikat ISO yang telah penuhi kualifikasi integritas, aksesibilitas dan konfidensial. Majelis MK Syawaludin menanyakan kepada ahli apakah sudah benar alasan KPU kecualikan informasi yang diminta Pemohon.
Ahli menyatakan informasi  kode sumber aplikasi SIREKAP KPU yang diminta Pemohon merupakah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKIN)  dirahasiakan dan proses audit SIREKAP tidak bisa diberikan kecuali hasilnya dan kode sumber hanya bisa diberikan setelah 50 tahun kecuali pemilik hak cipta bersedia membukanya. 
Ahli menilai sebaiknya SIREKAP diaudit sebelum pelaksanaan pilkada, ada tiga aplikasi SIREKAP secara berbeda, yaitu  aplikasi SIREKAP mobile yang diinput oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), SIREKAP Web, dan SIREKAP Info pemilu 2024. 
Sementara Kuasa Termohon KPU sampaikan bahwa ada kekhawatiran jika informasi kode sumber SIREKAP bisa dijadikan lahan bisnis, apalagi jika dimanfaatkan orang asing sehingga perlu diantisipasi faktor keamanan Negara. Sehigga perlu mengetahui alasan permohonan informasi untuk kepentingan apa?.
Dilanjutkan ahli KPU bahwa MK sudah putuskan sengketa hasil pemilu yang final dan mengikat kemudian hasil SIREKAP sudah relevan dengan hasil Kawal Pemilu dan sama dengan perhitungan manual. Namun Majelis Arya Sandhiyudha mengingatkan kepada ahli KPU agar tidak berpendapat diluar dari keahliannya, jika bukan ahli hukum maka tidak perlu menyampaikan tentang hasil  sengketa pemilu di MK karena di KI Pusat hanya sidangkan soal keterbukaan informasi, maka diminta ke ahli lebih berpendapat mengenai  shortcut aplikasi SIREKAP sebagai ahli TI.
Adapun ahli YAKIN Dr Leony Lidya menyatakan sitem informasi pemilu 2019 sudah bermasalah dan diyakni adanya anomali karena tidak ada validasi hasil konversi. Kemudian Majelis Donny Yoesgiantoro menanyakan kepada ahli apakah informasi diminta pemohon adalah informasi terbuka?,  ahli mengatakan mengenai hak cipta SIREKAP yang dikecualikan KPU berdasarkan hasil uji konsekuensi, menurutnya  hak cipta shortcut aplikasi SIREKAP atas nama ITB dan KPU dibiayai APBN sehingga terbuka  ke masyarakat sebagai  stakeholder.

Berita Lainnya

PEMBINAAN CIVITAS KI PUSAT 2021: TUMBUH BERSAMA SU...

Sekretariat Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar kegiatan pembinaan s...

KI PUSAT LAUNCHING IKIP 2021 DI YOGYA: MENGUKUR TI...

Tim Pokja (Kelompok Kerja) Indeks Keterbukaan Infromasi Publik (IKIP) ...

Tekan ESC untuk menutup pencarian