Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan tertutup terhadap dua register sengketa informasi dengan pemohon yang sama. Persidangan pemeriksaan tertutup dipimping oleh Arya Sandhiyudha beranggotakan Rospita Vici Paulyn dan Donny Yoesgiantoro dengan didampingi Panitera Pengganti (PP) Reyhan Pradipta di ruang sidang utama Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Jumat (27/01/2023).
Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan tertutup tanpa dihadiri pemohon karena termohon menyatakan informasi yang diminta pemohon adalah informasi yang dikecualikan. Pada persidangan tertutup pertama, majelis memeriksa register antara Pemohon LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) terhadap termohon Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tim termohon membawa ke dalam ruang persidangan sejumlah dokumen yang dikecualikan untuk diperiksa oleh majelis.
Pada persidangan register kedua antara Pemohon LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) terhadap termohon SNVT Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Ciliwung-Cisadane, tim termohon juga membawa ke dalam ruang sidang sejumlah dokumen informasi yang dikecualikan, namun sebelum sampai pada pemeriksaan pokok permohonan informasi yang dinyatakan oleh termohon sebagai informasi yang dikecualikan tersebut, majelis meminta hasil uji konsekuensi ulang yang diperintahkan oleh majelis dalam persidangan sebelumnya untuk dilakukan oleh termohon, lengkap dengan kajiannya yang mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraruran lainnya yang mengikat.
Namun pihak termohon menyatakan belum selesai melakukan uji konsekuensi ulang. Oleh sebab itu majelis menunda sidang dan memerintahkan termohon untuk membawanya pada persidangan berikutnya. Adapun permohonan informasi publik yang disengketakan dalam 2 register ini adalah terkait informasi Pengadaan Barang dan Jasa serta Keuangan Negara.
(Humas KI Pusat-Laporan : Karel Salim/Foto: Rizky Priyatna)
