PUTRAJAYA, 29 Agustus 2024 - Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menerima apresiasi dari Pemerintah Malaysia atas kontribusinya dalam penyusunan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Malaysia. Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Malaysia dalam acara “Engagement Session on the development of a Freedom of Information (FOI) Legislation” di Putrajaya International Convention Centre, Malaysia.
Forum ini dihadiri oleh berbagai lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi masyarakat sipil (CSO), dan badan hukum dari zona tengah Malaysia. Adapun tema diskusi yang diangkat dalam acara ini berfokus pada pengembangan undang-undang keterbukaan informasi publik di Malaysia.
Arya Sandhiyudha, yang telah menjabat sebagai Wakil Ketua KIP sejak 2022 tersebut juga diberikan kesempatan untuk berbicara dalam sesi bertajuk “Critical Role of the Oversight Body: Effectiveness, Issues & Challenges”. Dalam paparannya, Arya menekankan peran krusial badan pengawas seperti Komisi Informasi dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Selain itu, Arya juga membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pemantauan keterbukaan informasi di Indonesia. Pengalaman terkait penyelesaian sengketa informasi dan pentingnya evaluasi serta pengawasan yang efektif terhadap badan publik juga turut dibagikan oleh Komisioner KIP itu dalam kesempatan tersebut.
Acara ini menjadi momen penting dalam kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang keterbukaan informasi publik, serta memperkuat hubungan bilateral di tingkat kelembagaan demi mendukung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Selain Arya Sandhiyudha, diantara yang juga menyumbangkan gagasan adalah Komisioner dan Pakar Keterbukaan Informasi Publik dari berbagai negara. Para tokoh tersebut diantaranya Mantan Komisioner dan Pakar Keterbukaan Informasi Australia - Emeritus Professor John McMillan, Komisioner Kebebasan Informasi Australia - Elizabeth Tydd, Pejabat Regulasi Informasi Afrika Selatan - Ntsumbedzeni Nemasisi, serta Komisioner Hak atas Informasi Sri Lanka - Kishali Pinto-Jayawardena.
