Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo mengusulkan agar di Kampus IPDN ada Laboratorium Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu dimaksudkan, agar mahasiswa IPDN dapat dengan mudah memahami pengetahuan dan keterampilan tentang keterbukaan informasi publik.
Demikian salah satu poin usulan yang disampaikan Rektor IPDN Hadi Prabowo saat menerima kunjungan silaturrahmi Komisi Informasi Pusat (KIP) diwakili Wakil Ketua KI Pusat Hendra J. Kede dan Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) Muhammad Syahyan di Kampus IPDN Jakarta, Senin (22/03/2021).
Menurut mantan Sekjen Kemendagri yang saat menerima KIP didampingi Wakil Rektor (Warek) I Heronimus, Warek IV Deti Mulyati dan Humas IPDN Arif, bahwa Laboritorium Keterbukaan Informasi Publik tersebut memiliki makna strategis dalam upaya memberikan pemahaman, keterampilan dan kualifikasi terhadap mahasiswa IPDN terkait keterbukaan informasi publik. Untuk mewujudkan Laboratorium tersebut tentunya dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama antara IPDN dengan Komisi Informasi Pusat.
“Untuk memberikan pemahaman secara umum terkait keterbukaan informasi bisa dengan kuliah umum, tapi untuk pemahaman secara mendalam dan meningkatkan keterampilan para mahasiswa tentang keterbukaan informasi dibutuhkan Laboratorium Keterbukaan Informasi,” ujar Hadi Prabowo.
Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede menyambut baik usulan Rektor IPDN yang akan mendirikan Laboratorium Keterbukaan Informasi Publik di IPDN. Menurut Hendra, apa yang diusulkan Rektor IPDN tersebut sejalan dengan upaya Komisi Informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Selain itu, juga sejalan dengan agenda besar pemerintahan Presiden RI Joko Widodo mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan kelima besar ekonomi dunia tahun 2045. Harapannya mahasiswa IDPN yang merupakan calon penyelenggara pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang keterbukaan informasi.
“Kita berharap dengan hadirnya laboratorium keterbukaan informasi ini, mahasiswa IPDN dapat mengetahui, memahami, memiliki keterampilan menjalankan UU KIP, punya karakter dan budaya keterbukaan informasi,”ucap Hendra.
Pada pertemuan itu, Hendra juga mengusulkan agar pembekalan tentang keterbukaan informasi publik tidak hanya kepada para mahasiswa IPDN tapi juga ke alumni IPDN yang jumlahnya mencapai 50 ribuan orang yang kini menduduki posisi di pemerintahan pusat dan daerah.
Sementara itu, untuk menindaklanjuti usulan dan program tersebut masing-masing pihak (IPDN-KIP) sepakat akan menguatkannya dalam MoU (Memorandum of Understanding). Mereka juga berharap, program tersebut dapat menjadi Pilot Project di Lembaga Pendidikan Kedinasan Pemerintah utamanya dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi. (Laporan: Karel Salim/Foto: Adul)
