Tentang Kami

Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia

Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

periode

2022-2026

"KI-P Maksimal"

Mewujudkan Komisi Pusat yang Mandiri, Adaptif, dan Kolaboratif dalam menjamin keterbukaan informasi publik demi tercipta masyarakat informasi yang partisipatif menuju masyarakat maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Mandiri

Memiliki arti bahwa komisi informasi pusat bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun, transparant, akuntabel, profesional dan berintegritas.

Adaptif

Memiliki arti bahwa komisi informasi pusat terbuka secara proporsional terhadap perkembangan teknologi, informasi, serta dinamika lingkungan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Kolaboratif

Memiliki arti bahwa komisi informasi pusat ingin mewujudkan tata kelola yang mengutamakan kepentingan bersama antar pemangku kepentingan.

Masyarakat informasi yang partisipatif

Sebagai keluaran (output) dari pengelolaan informasi publik berdasarkan UU KIP

Masyarakat Maju sejahtera dan berkeadilan

Sebagai keluaran (output) dari pengelolaan informasi publik berdasarkan UU KIP

Misi Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026 dirumuskan sebagai berikut:

Menyelenggarakan manajemen penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.
Meningkatkan pelayanan informasi publik dan sumber daya yang optimal dan profesional melalui standarisasi dan sertifikasi.
Meningkatkan kesadaran masyarakat atas haknya mendapatkan informasi publik melalui edukasi dan literasi.
Membangun insan komisi informasi yang berkualitas, berdaya saing dan memiliki integritas melalui tata kelola sumber daya hubungan internal dan pemangku kepentingan.
Membantu pencapaian sasaran nasional dalam mewujudkan jasyarakat informasi yang maju, sejahtera dan berkeadilan.

Fungsi

1. Komisi Informasi Bertugas

Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

2. Komisi Informasi Pusat Bertugas

Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3. Komisi Informasi Bertugas

Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.