KIP mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang membahas instrumen Tahapan Uji Publik di Hotel Ibis Style Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tanggal 15-16 November 2023. Rapat ini merupakan kelanjutan dari upaya penyusunan instrumen untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan proses uji publik yang akan dilaksanakan pada tanggal 28-30 November 2023 di Jakarta.
Pada hari pertama rapat, Penanggung jawab Monev BP KIP 2023, Bapak Handoko Agung Saputro, memberikan informasi bahwa pembahasan tahap Uji Publik Monev BP 2023 merupakan rapat kedua kalinya setelah rapat pertama bulan lalu. Tim penilai yang hadir terdiri dari berbagai kalangan, termasuk mantan Komisioner KI Pusat bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, akademisi Anton Prasodjo, dan CSO Danardono Sirajudin yang hadir secara online. Di sisi lain, tim penilai yang hadir secara offline termasuk Stanly (Yosep Adhi Prasetyo), Abdul Rahman Ma’mun (Aman), ICW Ibu Alma, Alamsyah Saragih mantan Ketua KI Pusat, dan Komisioner KI Pusat Donny Yoesgiantoro, Handoko Agung Saputro, Gede Narayana, Syawaludin, dan Samrotunnajah Ismail.
Dalam rapat, Handoko Agung Saputro, yang juga Komisioner Bidang Kelembagaan KIP, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini membahas jadwal dengan sedikit penyesuaian dan kelompok penilai. Diskusi rapat sebelumnya dijadikan masukan, dengan fokus pada inovasi, termasuk indikator originalitas ide, aksesibilitas, manfaat bagi publik, dan keamanan.
Aspek-aspek strategi, rencana aksi, dan klarifikasi SAQ (Self-Assessment Questionnaire) juga menjadi sorotan dalam rapat. Abdul Rahman Ma’mun menyoroti pentingnya klarifikasi, terutama dengan tidak adanya masa sanggah tahun ini. Klarifikasi dapat meningkatkan nilai baik, dan contohnya, perbedaan laporan keuangan audit antara pemprov dan kementerian dapat menjadi bahan berharga di masa mendatang.
Pada hari kedua rapat, Handoko Agung Saputro menyatakan bahwa BP melakukan klarifikasi dirinya sendiri tanpa membuat indikator baru, hanya mensarikan yang sudah dibahas sebelumnya. Yosep Adi Prasetyo menekankan pentingnya klarifikasi sebelum tatap muka dan menyampaikan beberapa aspek penting seperti aksesibilitas disabilitas, nilai sebaiknya 0-100, akses media sosial, tampilan dasbor, dan indikator anggaran di aspek strategi.
Berbagai pandangan dari berbagai pihak dihadirkan dalam rapat, termasuk pandangan Gede Narayana mengenai pentingnya rapat ini sebagai rapat pleno komisioner, dan pandangan Samrotunnajah Ismail mengenai fungsi PPID.
Ibu Alma dari ICW menyarankan adanya laporan publik dan klarifikasi dari BP jika nilai bagus namun ada gradasi dari publik. Dia juga membahas aspek SDM yang perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas layanan informasi kepada publik.
Mantan Komisioner Cecep Suryadi dan Anton menekankan pada inovasi yang dikembangkan dan strategi partisipasi publik sebagai parameter uji publik. Badiul Hadi dari Fitra membahas pentingnya inovasi finansial untuk optimalisasi layanan informasi kepada publik.
Alamsyah Saragih menyoroti keamanan aplikasi yang digunakan BP, dan Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menekankan perlunya perencanaan keterbukaan informasi BP.
Pada akhir rapat, Handoko menyampaikan bahwa Yosep dan Anton akan melakukan uji publik pada Pemprov, PTN oleh Bu Henny, dan BUMN oleh Bu Alma. Selain itu, gabungan BP terbaik sebanyak 20 akan divisitasi, dan BP dengan nilai SAQ terbaik, seperti Pemprov Aceh, Kementerian Perdagangan, dan PTN Universitas Brawijaya, akan membuat PTT (Pernyataan Tanggapan Terhadap Temuan).
Tahapan uji publik ini menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem, sehingga keterbukaan informasi publik dapat menjadi lebih efektif dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi publik. Proses ini juga mencerminkan komitmen Komisi Informasi Pusat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi publik di Indonesia.
