Termohon PB (Pengurus Besar) IDI (Ikatan Dokter Indonesia) kembali tak hadiri persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) untuk register 015/VII/KIP-PS/2021 antara Pemohon Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK dan Dr. Sugito Wonodirekso, Msi, SpKKLP terhadap Termohon PB IDI. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner (MK) KI Pusat Rospita Vici Paulyn beranggotakan Donny Yoesgiantoro bersama Syawaludin didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di ruang sidang 1 Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Selasa (02/08/2022), hanya dihadiri pemohon dan kuasa pemohon.
Sebagaimana diketahui, selama tiga kali pelaksanaan persidangan tersebut, termohon belum pernah hadir sehingga MK memutuskan untuk persidangan berikutnya adalah agenda pembacaan putusan. Dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1/2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyebutkan: Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, MK dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran termohon.
Meski telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh PP KI Pusat, termohon belum pernah hadiri persidangan dan hanya menyampaikan surat mengenai ketidakhadiran sidang karena telah terjadi pergantian kepengurusan di PB IDI dan surat permohonan informasi disampaikan kepada pengurus PB IDI periode yang sebelumnya.
Pada hari yang sama, untuk register sengketa 014/VII/KIP-PS/2021 antara Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK dan Dr. Sugito Wonodirekso, Msi, SpKKLP terhadap BP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan mediasi I dengan mediator KI Pusat Arya Sandhiyudha. Pada persidangan sebelumnya, termohon menyatakan informasi yang diminta pemohon adalah informasi yang terbuka sehingga MK minta dilaksanakan mediasi. (Laporan: Karel Salim/Foto: Adul)
