JAKARTA - Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar sidang pembacaan putusan sengketa informasi publik antara PT Arion Indonesia selaku Pemohon terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Termohon. Putusan dengan nomor registrasi perkara 070/VIII/KIP-PSI/2024 tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin (09/11).
Persidangan dipimpin oleh Joemartine Chandra selaku Ketua Majelis Komisioner, didampingi Edi Purwanto dan Hafidah sebagai Anggota Majelis Komisioner. Dalam sengketa ini, Pemohon mengajukan permohonan informasi berupa rekaman pembahasan hasil serta informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan PT Arion Indonesia. Informasi tersebut dimohonkan untuk digunakan sebagai bahan dalam persidangan gugatan sengketa oleh Pemohon.
Dalam pertimbangannya, Majelis Komisioner menilai bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi publik yang dapat diberikan kepada Pemohon. Namun, pemberiannya tetap harus memperhatikan ketentuan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi tersebut dapat diberikan “dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kerahasiaan negara, kerahasiaan dagang, dan kerahasiaan data pribadi pihak lain sebagaimana diatur pada Pasal 17 Undang-Undang KIP.”
Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KI Pusat memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Majelis memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan biaya penyalinan informasi dibebankan kepada Pemohon.
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner.
Usai pembacaan putusan, Ketua Majelis Komisioner secara resmi menutup jalannya persidangan sengketa informasi publik tersebut. Dengan putusan ini, informasi yang dimohonkan PT Arion Indonesia dinyatakan terbuka sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tim Komunikasi KI Pusat - Laporan dan Foto : RP)
