Buka Informasi Publik, Hak Anda Untuk Tahu !!!

TIM KI PUSAT MENYAMPAIKAN INFORMASI TENTANG PELAKSANAAN UU KIP KE DELEGASI FoI FILIPINA

 

Tim Sekretariat Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat RI menyampaikan informasi lengkap mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada delegasi Freedom of Information (FoI) Negara Filipina. Delegasi FoI Filipina yang dipimpin Direktur Program FoI Filipina Atty Michen Kristian R Ablan didampingi Pengacara FoI Filipina Atty Joseph Andrian B bersama tim delegasi FoI mendengarkan secara cermat paparan dari tim Sekretariat KI Pusat yang terdiri dari Tenaga Ahli KI Pusat Aditya Nuriyah, Tya Tirtasari, Agus Wijayanto Nugroho, dan Sub Koordinator  Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat Teuku Fardan Zahrawi di Ruang Rapat lt 9 Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jl. Abdul Muis 40 Jakarta Pusat, Kamis (12/05/2022).

Pada hari kedua kunjungan delegasi FoI Filipina ke KI Pusat, tim Sekretariat KI Pusat menyampaikan sejumlah informasi tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh KI Pusat. Dimulai dengan paparan tentang eksistensi Lembaga Negara KI Pusat yang dibentuk sejak tahun 2009 setelah disahkannya UU KIP pada 30 April 2008 kemudian dijalankannya UU KIP dua tahun kemudian untuk memberikan waktu kepada Badan Publik dan Pemerintah Provinsi untuk membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan mendirikan KI di setiap Provinsi.

Dipaparkan mengenai struktur Sekretariat Lembaga Negara KI Pusat yang terdiri dari Komisioner KI Pusat, Sekretaris KI Pusat, Koordinator Umum, Koordinator APPS, Koordinator Perencanaan beserta sub koordinator pada masing-masing koordinator. Termasuk dalam tim Sekretariat KI Pusat adalah Tenaga Ahli dan Asisten Ahli, Panitera Pengganti serta staf lainnya.

Disampaikan pula tentang pelaksanaan tugas Sekretariat KI Pusat dalam mendukung kinerja dan program Komisioner KI Pusat yang sudah memasuki periodesasi keempat, mulai dari periode 2009-2013, periode 2013-2017, periode 2017-2021, dan periode saat ini yang masih menunggu Surat Keputusan Presiden untuk Komisioner KI Pusat periode 2021-2025.

Adapun pelaksanaan program KI Pusat telah dilaksanakan secara baik pada setiap periode, khusus untuk periode 2017-2021 terjadi kemajuan karena untuk pertamakalinya diprogramkan pelaksanaan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Sejak dilaunching 2020, program kerja IKIP mendapatkan apresiasi dari Bappenas sebagai salah satu program andalan KI Pusat yang masuk dalam RPJMN setelah menghasilkan indeks keterbukaan informasi secara nasional sebesar 71,37 yang dirilis pada 2021.

Selain itu, program andalan KI Pusat disampaikan tentang pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang telah dilaksanakan lebih dari 10 tahun sejak KI Pusat berdiri. Digambarkan hasil Monev Badan Publik yang peringkatnya terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan adanya peningkatan pelaksanaan UU KIP.

Juga disampaikan tentang program kerja bersama antara KI Pusat dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengenai Monev Desa yang pertama kali digelar pada 2021. Adanya program pelaksanaan Monev Desa diharapkan mampu mencegah korupsi terhadap anggaran Dana Desa yang telah dikucurkan sangat besar.  

Disampaikan juga kepada delegasi FoI Filipina tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah diputuskan oleh KI Pusat. Termasuk mengenai penanganan putusan terhadap permohonan informasi yang dilakukan secara tidak bersungguh sungguh (vexatious request).

Sementara dari delegasi FoI menyampaikan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Negara Filipina yang masih dalam tataran sosialisasi kepada masyarakat luas termasuk ke perguruan tinggi. Dalam kampanye keterbukaan informasi publik di Filipina banyak melibatkan tokoh-tokoh publik guna memberikan dorongan keterbukaan informasi publik disana. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)      

Berita Lainnya

PEMBINAAN CIVITAS KI PUSAT 2021: TUMBUH BERSAMA SU...

Sekretariat Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar kegiatan pembinaan s...

KI PUSAT LAUNCHING IKIP 2021 DI YOGYA: MENGUKUR TI...

Tim Pokja (Kelompok Kerja) Indeks Keterbukaan Infromasi Publik (IKIP) ...

Tekan ESC untuk menutup pencarian