Sedang Memuat...

KI Pusat Melanjutkan Persidangan 51 Register Sengketa Informasi Publik antara Fungsiawan dan Kemenkeu RI

Diposting oleh

Tim Komunikasi KIP

Kategori

Berita Sidang

  • KI Pusat Melanjutkan Persidangan 51 Register Sengketa Informasi Publik antara Fungsiawan dan Kemenkeu RI

JAKARTA - Komisi Informasi (KI) Pusat kembali menggelar Sidang Lanjutan sengketa informasi publik yang memeriksa 51 register perkara antara Fungsiawan selaku Pemohon dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI selaku Termohon di Ruang Sidang Transparansi KI Pusat, Senin (16/11).

Sidang register sengketa Nomor 042/VIII/KIP-PSI/2025 sampai dengan 127/XI/KIP-PSI/2025 tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Edi Purwanto, didampingi Arman Fauzi dan Rini Purwandari sebagai Anggota Majelis. Berbeda dengan persidangan sebelumnya yang sempat tertunda akibat ketidakhadiran Pemohon, pada sidang kali ini Pemohon hadir secara langsung berhadapan dengan Termohon.

Mengawali persidangan, perwakilan Kemenkeu RI kembali menguraikan keberatan atas pola pengajuan permohonan informasi oleh Pemohon yang dinilai dilakukan secara masif, berulang, serta tidak memiliki tujuan dan relevansi yang jelas. Termohon mencatat adanya banyak permintaan informasi, puluhan pengajuan keberatan dalam rentang waktu berdekatan, hingga pendaftaran 31 register sengketa secara bersamaan. Atas dasar tersebut, Termohon menyerahkan dokumen keterangan tertulis dan memohon kepada Majelis Komisioner agar dapat menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 terkait permohonan yang diajukan tanpa itikad baik.

Guna menilai secara objektif dalil Termohon sekaligus menguji kejelasan tujuan serta relevansi permohonan, Majelis Komisioner memeriksa seluruh 51 register sengketa tersebut secara satu per satu. Ketua Majelis Komisioner Edi Purwanto menegaskan bahwa pendalaman menyeluruh terhadap setiap register diperlukan agar Majelis memiliki dasar pertimbangan yang adil dan komprehensif sebelum memutus perkara.

"Kita mencoba mendalami satu per satu dari register 042 sampai 127 untuk melihat tujuan dan relevansinya secara jelas. Pemohon maupun Termohon berhak menyampaikan argumennya masing-masing, dan seluruh keterangan tersebut akan kami pertimbangkan secara objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Majelis mengambil keputusan," ujar Edi.

Dalam sesi pendalaman tersebut, Pemohon membantah tudingan tidak beritikad baik serta memaparkan latar belakang pengajuan pada masing-masing register. Pemohon menjelaskan bahwa permohonan informasi tersebut diajukan untuk berbagai kepentingan, mulai dari kebutuhan verifikasi keabsahan dokumen surat kuasa dan nota dinas dalam perkara perdata di pengadilan, pengawasan transparansi anggaran negara serta penghasilan pejabat publik, hingga permintaan dasar hukum terkait prosedur layanan dan larangan perekaman di kantor pelayanan pajak.

Setelah mendengarkan penjelasan rinci dari kedua belah pihak atas seluruh 51 register sengketa serta menerima dokumen keterangan tertulis dari Termohon, Majelis Komisioner menyatakan bahan pemeriksaan telah mencukupi. Persidangan pun resmi ditunda untuk memasuki tahap musyawarah Majelis dan penyusunan putusan yang jadwal pembacaannya akan diinformasikan lebih lanjut kepada para pihak melalui Panitera Pengganti. (Tim Komunikasi KI Pusat - Laporan & Foto : KL)