Lembaga Negara Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) RI berhasil tuntaskan pengumpulan nilai IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) 2022 di 34 Provinsi. Pengumpulan nilai IKIP di setiap provinsi seluruh Indonesia dilaksanakan selama tiga bulan secara marathon, mulai bulan April hingga Juni 2022.
Pelaksanaan FGD (Forum Group Discussion) untuk mengumpulkan nilai IKIP yang terakhir dilaksanakan di dua ibukota provinsi, yaitu di Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kota Manado Sulawesi Utara (Sulut) pada 24 Juni 2022. Kemudian ditutup dengan kegiatan rapat konsinyasi Tim Penulis hasil FGD Daerah IKIP 2022 di Bogor, Senin (27/06/2022), rapat yang digelar oleh KI Pusat melibatkan seluruh Tim Ahli IKIP Pusat dan Tim Penulis.
Kegiatan rapat konsinyasi tim penulis hasil FGD IKIP itu dipimpin Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Litdok) Rospita Vici Paulyn selaku selaku PJ IKIP 2022 KI Pusat dan Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik (Reglik) Geda Narayana. Dengan supporting system dari Sekretariat KI Pusat yang dipimpin Nunik Purwanti dan Koordinator APPS KI Pusat Sukarni Lestari.
Tim Penulis hasil FGD IKIP 2022 akan menuangkan laporan pelaksanaan IKIP ini dalam sejumlah buku yang mendeskripsikan seluruh kegiatan FGD IKIP di 34 Provinsi. Hasil laporan pelaksanaan IKIP 2022 untuk mengukur nilai IKIP tahun 2021 dari Januari hingga Desember, sedangkan untuk IKIP 2020 dipublikasikan pada 2021 dengan nilai indeks 71,37 secara nasional yang masuk kategori sedang.
Pelaksanaan FGD IKIP 2022 di 34 Provinsi melibatkan Komisioner KI Pusat, Tim Ahli IKIP Pusat, Tim Penulis, Tim Pokja (Kelompok Kerja) Daerah, dan Informan Ahli. Setiap FGD IKIP di daerah terdiri dari 7 orang tim Pokja KI Daerah (5 orang internal dan 2 orang eksternal) dan 9 orang Informan Ahli terdiri dari unsur birokrat, dunia usaha, akademisi, dan praktisi (Jurnalis, advokat, aktivis dsb.).(Laporan: Karel Salim/Aldi Rano Sianturi)
