Menpan RB Abdullah Azwar Anas menerima kunjungan delegasi KI Pusat yang terdiri dari Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro bersama Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha dan Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana didampingi Plt Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti di kantor Kemenpan RB Jakarta, Rabu (31/01/2024). Menpan RB yang didamping Sekretaris Kemenpan RB Rini Widyantini bersama Erwan Agus Purwanto Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan dan Aba Subagja Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur.
Pada kesempatan itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunjuk tim khusus dari Kemenpan RB yang akan melakukan pembahasan dengan tim KI Pusat dalam upaya meningkatkan dukungan kelembagaan KI Pusat dan mendorong Badan Publik (BP) patuhi dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik
Menpan RB juga memaparkan tentang reformasi birokrasi yang sesuai dengan arahan Presiden tentang penyerdehanaan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan efektif dan efisien. Ia mencontohkan tentang pelaksanaan SPBE (Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik) pemerintah harus dibuat sederhana tidak perlu banyak aplikasi digital cukup satu aplikasi yang dapat dipakai untuk semua layanan pemerintah.
Disampaikannya bahwa adanya reformasi birokrasi menggunakan SPBE maka kunjungan dan perjalanan dari daerah ke Kantor Kemenpan RB bisa dipangkas hingga 94 persen karena pejabat daerah dapat ikut dalam zoom meeting. “Jadi reformasi birokrasi harus dipahami sebagai langkah pemerintah untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan pada semua lembaga sehingga mata rantai pelayanan semakin singkat memudahkan masyarakat,” katanya menjelaskan.
Ia juga menyinggung tentang pelayanan informasi publik di Kemenpan RB yang terus ditingkatkan agar masyarakat cepat memperoleh informasi. Menurutnya informasi untuk formasi lowongan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang dapat diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia tanpa harus melalui daerah sehingga semua CPNS memiliki kesempatan yang sama tanpa ada titipan ordal (orang dalam).
Sementara itu, Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro mengucapkan selamat kepada Kemenpan RB yang berhasil meraih predikat Informatif terbaik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik (BP) yang dilaksanakan oleh KI Pusat. Ia berharap supaya 372 BP yang dimonev oleh KI Pusat setiap tahun dapat mengikuti jejak terbaik Kemenpan RB dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
Disampaikannya pula bahwa untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air maka KI Pusat telah menyampaikan kajian revisi UU KIP serta usulan peringatan HAKIN (Hari Keterbukaan Informasi Nasional) kepada Kemenkominfo RI. Ia berharap Kemenpan RB dapat mendukung eksistensi Komisi Informasi dalam hal SDM (Sumber Daya Manusia) dan eselonisasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pelayanan KI sepanjang tahun, mulai dari penyelesaian sengketa informasi, monev, indeks, sosialisasi serta pembuatan dan penyusunan sejumlah regulasi pelaksanaan keterbukaan informasi.
Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha menyampaikan kepada Menpan RB bahwa diperlukan pembekalan berupa peningkatan kompetensi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) semua BP dan memberikan apresiasi terhadap capaian PPID dalam keterbukaan dan PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi). “Kurangnya kompetensi PPID membuat sejumlah BP kalah jika disidangkan dalam sengketa informasi di KI,” terangnya.
Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Pupblik Gede Narayana menyatakan selama ini Kemenpan RB telah memberikan dukungan yang baik sehingga meningkatkan kesejahteraan di KI Pusat. Menurutnya dalam rangka pembuatan rancangan regulasi KI Pusat tentang Organisasi dan Tata Kelola (OTK) maka KI Pusat menyambut baik adanya tim khusus dari Kemenpan RB yang akan mengawal rancangan Perki (Peraturan KI) tentang OTK dalam harmonisasi hingga diundangkannya nanti. (Tim Humas KI Pusat-Foto/Artikel: Karel Salim)
