Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Handoko Agung Saputro beranggotakan Donny Yoegiantoro bersama Rospita Vici Paulyn didampingi Panitera Pengganti (PP) Eni Fajar, meminta kepada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. MK meminta hasil uji konsekuensi terhadap termohon dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan awal di ruang rapat 2 Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Senin (19/09/2022), karena termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh pemohon dinyatakan termohon sebagai informasi yang dikecualikan.
Sementara pada hari yang sama, KI Pusat menggelar persidangan dengan agenda pembacaan putusan hasil mediasi berhasil, sidang dipimpin Ketua MK Rospita Vici Paulyn beranggotakan Donny Yoesgiantoro bersama Syawaludin didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi. Pembacaan putusan hasil mediasi itu, dihadiri pemohon Dr. dr. Judilherry Justam, M.M., ME, PKK & Dr. Sugito Wonodirekso, M.si., SpKKLP dan kuasa termohon Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang telah dimediasi oleh mediator KI Pusat Arya Sandhiyudha.
Lebih lanjut, dalam persidangan untuk register sengketa 094/VII/KIP-PS/2022 antara Pemohon Individu Elanto Wijoyono terhadap Termohon Perkumpulan Simponi, kuasa termohon menyatakan yang diminta oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan sehingga MK KI Pusat meminta termohon menghadirkan hasil uji konsekuensi pada persidangan berikutnya.
Adapun informasi yang dimohonkan pemohon meliputi, laporan keuangan dari donasi yang dihimpun/diterima/disalurkan melalui rekening Perkumpulan Simponi di Bank Mandiri, dengan nomor rekening 0700007202901, selama penyelenggaran DUBGP-Y periode Oktober 2020 hingga 31 Desember 2021. Dokumen penerimaan donasi dan/atau perjanjian kerja sama dengan para pihak yang ditetapkan oleh/atas nama Perkumpulan Simponi selama penyelenggaraan DUBGP-Y periode Oktober 2020 hingga 31 Desember 2021. (Laporan : Karel Salim/Foto: Rizky Prihatna)
