Buka Informasi Publik, Hak Anda Untuk Tahu !!!

KI Pusat Gelar Forum Edukasi dan Dialog Keterbukaan Informasi Publik Sektor Perbankan dan Keuangan

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) mengadakan Forum Edukasi dan Dialog Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan ini berfokus pada sektor Perbankan dan Keuangan untuk meningkatkan budaya Awareness serta mengoptimalkan Akses Informasi Publik. Kegiatan dibuka oleh Ketua KI Pusat  Donny Yoesgiantoro, dengan Narasumber Anggota Komisi XI DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga,Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan, dan Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KI Pusat Samrotunnajah Ismail serta laporan dari Plt Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti  di Hotel Horison Bekasi, Selasa (19/07/2022).

Donny menyampaikan bahwa Badan Publik (BP) sektor keuangan dan perbankan merupakan salah satu foktor penting dalam menggerakan perekonomian sehingga perlu dilakukan dialog dan edukasi tentang keterbukaan informasi. “Kita perlu mendorong keterbukaan informasi bukan hanya kebermanfaatan untuk pengguna informasi tapi juga kemanfaatan bagi pelayanan informasi,” katanya menjelaskan.

Sementara Nunik Purwanti melaporkan bahwa kegiatan edukasi dan dialog untuk sektor BP Keuangan dan Perbankan ini guna menjamin hak informasi masyarakat tak terkecuali pada kedua sektor tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan menurutnya sebagai implementasi  UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang KIP yang diikuti 13 BP Keuangan dan Perbankan secara daring dan luring.

Adapun Anggota Komisi IX DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan, keterbukaan informasi sektor perbankan dan keuangan dapat meningkatkan perekonomian nasional.  Menurutnya perbankan yang merupakan motor penggerak perekonomian dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik sehingga mampu meningkatkan akses perbankan kepada masyarakat luas.

Sedangkan Arya Sinulingga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi di perusahaan sebagai bagian penting dari pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Karena menurutnya GCG sebuah BUMN bukan hanya masalah administrasi tapi yang lebih penting adalah tentang transparansinya.

Berita Lainnya

PEMBINAAN CIVITAS KI PUSAT 2021: TUMBUH BERSAMA SU...

Sekretariat Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar kegiatan pembinaan s...

KI PUSAT LAUNCHING IKIP 2021 DI YOGYA: MENGUKUR TI...

Tim Pokja (Kelompok Kerja) Indeks Keterbukaan Infromasi Publik (IKIP) ...

KI PUSAT : PENGUMUMAN SELEKSI CALON KI SUMUT OLEH ...

Komisi Informasi (KI) Pusat menyatakan Pengumuman Penerimaan Calon Ang...

MK KI Pusat: Jika Dua Kali Pemohon Tidak Hadiri Pe...

MK Putuskan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Berikan I...

Tekan ESC untuk menutup pencarian