Pada peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia (RTKD), KIP mengambil inisiatif luar biasa untuk mendorong pemuda di seluruh negeri menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Peringatan RTKD dengan tema 'Peluang dan Tantangan Pemuda di Era Keterbukaan Informasi Menuju Indonesia Emas' diisi dengan Forum Edukasi Nasional yang melibatkan ratusan mahasiswa di Hotel Pullman Podomoro Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2023, menjelang Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2023.
Forum Edukasi Nasional menghadirkan sejumlah Narasumber penting, yaitu Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Manajemen Talenta, Tatang Muttaqin, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi dan Olahraga, Hasintya Saraswati, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, Kepala BLUD Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang bersama Tokoh Pemuda Inspiratif Mas Anjas Pramono dipandu moderator Irwan Gurning dan Agus Wijayanto Nugroho.
Forum ini juga mengundang KI Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan PPID seluruh Badan Publik yang bergabung melalui zoom ataupun melalui kanal Youtube official KIP secara live.
Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, mengajak semua Pimpinan Badan Publik (BP), khususnya Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), untuk bersama-sama mempersiapkan para pemuda melalui akses informasi publik yang benar dan akurat. Donny menegaskan bahwa informasi dari PPID memiliki peran penting dalam pembentukan kapasitas pribadi dan lingkungan sosial pemuda, sesuai dengan ketentuan Pasal 28F UUD NRI 1945.
Donny menyoroti pentingnya peran pemuda di era digital dan industri 4.0. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi perlunya pelayanan informasi publik yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Hal ini mendorong pemuda yang lahir di era digital untuk tetap relevan dan berdaya saing di dunia yang terus berubah.
Menurut Donny, pemuda adalah harapan bangsa, dan mereka memiliki peran sentral di semua sektor, termasuk pemerintahan. Oleh karena itu, KIP bersama seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk mempersiapkan pemuda melalui regulasi dan kebijakan yang dapat meningkatkan sumber daya dan daya saing mereka di tingkat global.
Selain itu, Donny juga menyampaikan urgensi penetapan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) yang diusulkan sebagai hari libur nasional untuk meningkatkan kesadaran tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Ide penetapan HAKIN secara nasional dapat mengikuti skema peringatan RTKD yang telah diakui secara internasional, yaitu setiap tanggal 28 September.
Wakil Ketua KIP RI, H. Arya Sandhiyudha, menegaskan bahwa Indonesia telah menetapkan target pencapaian menuju Indonesia Emas 2045, yang bertepatan dengan perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebutkan bahwa modal utama bagi Indonesia Emas adalah generasi muda, yang merupakan aset berharga bagi negara.
Arya Sandhiyudha juga mengatakan bahwa masyarakat punya hak terhadap keingintahuan yang dilindungi oleh UU no.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Rumusnya adalah 10 plus 30 plus 14. Artinya, ada 10 hari kerja untuk mengajukan permohonan informasi ke badan publik, dalam waktu 30 hari apabila belum puas, ada waktu 14 hari untuk mengajukan proses penyeselaian sengketa informasi publik ke KIP baik secara nasional maupin daerah”, ujar Arya Shandiyudha.
Penanggung jawab RTKD 2023 Samrotunnajah Ismail menambahkan bahwa KIP berharap diskusi publik ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi generasi muda. Peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mewujudkan kemajuan dan kecerdasan bangsa menghadapi era global.
Selintas ia mereview kembali bahwa peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia pertama kali dideklarasikan di Sofia, Bulgaria pada 28 September 2002. Sebanyak 60 Organisasi Kebebasan Informasi dari berbagai negara membentuk Jaringan Advokat Kebebasan Informasi (FOIA Network) bersatu untuk mengedepankan hak individu dalam mengakses informasi dan memperjuangkan pemerintahan yang transparan.
