Majelis Komisioner (MK) KIP mengadakan sidang permohonan informasi terkait dengan pengadaan dan anggaran sistem informasi rekapitulasi elektronik (SIREKAP) dan sistem informasi kampanye serta dana kampanye (SIKADEKA). Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Gede Narayana, Anggota Majelis Handoko Agung Saputro dan Samrotunnajah Ismail, serta Panitera Pengganti Arif Yuliono beragendakan pemeriksaan awal atas permohonan tersebut.
Permohonan informasi ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Pemohon meminta salinan dokumen terkait pengadaan dan anggaran SIREKAP dan SIKADEKA, serta catatan digital dari kedua sistem tersebut.
ICW telah mengajukan surat permohonan pada 22 Februari 2024 dan menerima tanggapan dari Termohon melalui surat elektronik pada 26 Februari 2024. Namun, setelah meninjau tanggapan tersebut, ICW mengajukan keberatan pada 13 Maret 2024 karena ketidaksesuaian informasi yang diberikan dengan permohonan mereka.
Pemohon menjelaskan landasan keberatan dalam sidang, “Kami (ICW) pada prinsipnya meminta salinan dokumen, tapi ketika kami periksa dokumen yang diberikan oleh KPU hanya berupa ringkasan dalam bentuk file PDF dan word”.
Termohon memberikan tanggapan terhadap keberatan tersebut pada 15 Maret 2024. Setelah itu, ICW mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat pada 20 Maret 2024, yang kemudian diterima pada tanggal yang sama.
Anggota Majelis Handoko Agung Saputro menyampaikan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan informasi terkait catatan digital/rekaman aktivitas sejak SIREKAP beroperasi mulai tanggal 14 hingga 21 Februari 2024.
Anggota Majelis Samrotunnajah Ismail juga menyampaikan kepada Termohon untuk menunjukkan informasi yang tidak dikecualikan kepada Pemohon, karena informasi tersebut penting dalam proses penyelesaian sidang. Beliau juga menegaskan pentingnya kehadiran PPID KPU RI dalam sidang berikutnya untuk kelancaran proses sidang.
