Pemohon Minta Informasi Hasil Penangan Irjen KLHK atas Pengaduan ke Presiden RI

 
Pemohon meminta informasi hasil penanganan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI atas pengaduan pemohon kepada Presiden RI. Namun dalam persidangan pemeriksaan awal pertama dipimpin Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Handoko Agung Saputro beranggotakan Rospita Vici Paulyn bersama Donny Yoesgiantoro didampingi Panitera Pengganti (PP) Eni Fajar di ruang sidang Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Rabu (01/02/2023), pemohon Mohammad Syarif tidak hadir dan tanpa keterangan yang jelas.
Dalam persidangan itu, kuasa termohon dari KLHK hadir tanpa pemohon, kemudian Majelis Komisioner menyatakan persidangan ini terhitung sebagai persidangan pertama tanpa kehadiran pemohon. Berdasarkan ketentuannya, jika pemohon tidak hadir dalam persidangan dua kali berturut turut tanpa memberikan alasan yang jelas maka permohonannya dapat dinyatakan gugur.
Sementara itu, dalam persidangan pada hari yang sama dipimpin Majelis Komisioner Rospita Vici Paulyn beranggotakan Gede Narayana bersama Handoko Agung Saputro didampingi PP Arif Yulianto, dihadiri para pihak, pemohon maupun termohon. Dalam sidang pemeriksaan awal tahap kedua itu, memeriksa register antara pemohon Law Office Bukit Darbis Sitompul & Associates terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Majelis meminta kepada para pihak agar menempuh jalur mediasi mengingat informasi yang diminta pemohon dinyatakan sebagai informasi yang terbuka oleh termohon. Tadinya, mediasi akan dilaksanakan pada hari yang sama namun kemudian diundur ke tanggal 8 Februari 2023 untuk persiapan waktu mediator KI Pusat. (Humas KI Pusat-Laporan : Karel Salim/Foto: Abdul Rahman)