Komisi Informasi (KI) Pusat bekerjasama dengan LPP RRI kembali menggelar dialog interaktif bertitel “Tantangan Sektor Ekonomi Kreatif di Era Pandemi Covid-19” dihadiri Narasumber Romanus Ndau Lendong selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat. Dialog interaktif tersebut juga menghadirkan Narasumber Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali Dr Ida Bagus Putu Purbadharmaja, S.E, M.E, dan Muhammad Neil El Himam sebagai Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif, Kemenparekraf RI, dialog disiarkan langsung dari Stasiun Pro-3 RRI Jakarta ke seluruh Indonesia melibatkan pendengar, Jumat (20/08/2021).
Pada kesempatan itu, Romanus Ndau mengatakan dalam masa pandemi Covid-19, semua harus optimis agar mampu bangkit dari kesulitan. Untuk itu, menurutnya pemerintah harus mampu menemukan solusi setelah 1,5 tahun pandemi karena pelaku usaha sektor pariwisata di Bali dan Labuan Bajo sudah banyak yang tumbang.
“Semakin banyaknya usaha ekonomi pariwisata yang tumbang, menandakan pemerintah belum menemukan jalan untuk bangkit,” katanya menjelaskan. Padahal menurutnya, pemerintah memiliki berbagai kegiatan untuk membangkitkan ekonomi tersebut namun kegiatan itu seperti di hutan rimba yang belum dapat diakses oleh masyarakat luas.
Ia mengharapkan pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatannya sehingga masyarakat dapat berpatisipasi agar bangkit dari kesulitan ekonomi. “Saya menilai banyak kegiatan dari kementerian dan lembaga pemerintah yang mengerjakan sendiri kegiatannya tanpa melibatkan masyarakat, padahal seharusnya pemerintah cukup sebagai fasilitator kegiatan bagi kebangkitan dari kesulitan ekonomi masyarakat,” katanya lagi.
Menurutnya, sebagai bangsa yang besar dengan penduduk 271 juta jiwa tidak bisa hanya melakukan menyebaran informasi secara terbatas tapi harus dilakukan secara massif sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat akses informasi. Ia mengatakan informasi dan komunikasi sangat urgen di saat pandemi seperti ini, sehingga KI Pusat menebitkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman bagi ratusan Badan Publik (BP) Negara maupun BP selain Negara dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
Namun menurutnya, meski sentral dari seluruh masyarakat adalah informasi melalui berbagai saluran informasi, namun komunikasinya belum optimal. “Banyak kementerian yang tidak menghadirkan wartawan pada saat ada kegiatan sehingga penyebaran informasi ke masyarakat jadi terhambat,” jelasnya.
Ia juga menitikberatkan pentingnya melakukan survei kepada masyarakat yang akan dijadikan sasaran program kegiatan pemerintah agar jelas apakah sesuai antara program dan kebutuhan masyarakat. “Banyak program di destinasi Labuan Bajo tidak melibatkan daerah setempat, saya berharap dengan ekonomi kreatif semua kembali bangkit terutama destinasi wisata di Bali,” harapnya.
Sementara Muhammad Neil El Himam menyampaikan bahwa Kemenparekraf memaksimalkan komunikasi di masa pandemi dengan menggelar pertemuan usaha ekonomi kreatif secara virtual yang melibatkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia . “Dampak dari pandemic ini dapat meningkatkan ekonomi kreatif, terbukti dengan teknologi internet semua jadi seolah tidak ada jarak, sekali pertemuan bisa melibatkan enam ribu peserta sekaligus, digital marketing juga dapat dilaksanakan dengan baik” katanya.
Adapun saluran komunikasi dan informasi ke masyarakat, menurutnya Kemenparekraf memiliki sejumlah saluran informasi, seperti di Youtube, IG, Twitter, Official Website Kemenparekraf RI. Menurutnya Biro Komunikasi Kemenparekraf telah melaksanakan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
Sedangkan Ida Bagus menyatakan pada masa pandemic ini ada 6 sektor postif pertumbuhannya, salah satunya sektor pertanian. Untuk itu, ia mengatakan perlu melakukan identifikasi sektor ekonomi yang tumbuh seperti pertanian dan sektor komunikasi dan informasi.
Disampaikannya bahwa terkait informasi publik perlu literasi dan edukasi digital ke masyarakat dengan diberikan sarana pendukung, seperti gerakan internet masuk desa. Kedepan menurutnya, kunjungan wisata lebih kepada kualitas destinasi sehingga perlu maksimalkan pelayanan digital marketing. (Laporan/PrtSc : Karel Salim)