Jakarta, 24 Juli 2025 — Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia resmi meluncurkan Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025. Hal ini terungkap dalam acara Soft Launching dan Talkshow yang berlangsung di Auditorium Abdul Rahman Saleh, Gedung RRI Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Acara ini menjadi pembuka rangkaian menuju puncak Pameran, Seminar, dan Awarding yang akan digelar pada 14–16 Oktober 2025 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.
Mengusung tema “Budaya Transparansi Dalam Era Teknologi Informasi Untuk Pelayanan yang Partisipatif dan Berkelanjutan”, talkshow ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendorong tata kelola badan publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar hak, tetapi juga kebutuhan mendasar masyarakat di era digital.
“Keterbukaan informasi adalah napas kehidupan dalam pengelolaan negara. Ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi, mengontrol, dan terlibat aktif dalam kebijakan publik, guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berkeadilan,” ujar Donny dalam sambutannya.
Pameran yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut akan menghadirkan berbagai kegiatan intreaktif seperti exhibition, education session, seminar, konsultasi informasi, dan awarding night. Seluruh rangkaian melibatkan partisipasi lintas sektor, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
Dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 mendatang, sejumlah isu strategis akan menjadi sorotan utama. Salah satunya adalah penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pameran ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan melalui penyediaan akses informasi yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Isu ketahanan dan swasembada pangan turut diangkat sebagai respons terhadap tantangan global yang kian kompleks. Energi dan lingkungan hidup juga turut menjadi perhatian, mengingat keduanya adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.
Sektor pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sementara itu, isu perumahan rakyat, hak-hak buruh, dan ketenagakerjaan juga akan dibahas dalam konteks menciptakan keadilan sosial yang merata.
Tak kalah penting, ketahanan nasional juga menjadi isu krusial yang diangkat dalam pameran ini. Hal ini guna menjamin stabilitas dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.
Gelaran ini turut didukung oleh berbagai instansi strategis, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian BUMN, Kementerian PANRB, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Melalui talkshow ini, para narasumber juga menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan sektor dalam memperkuat literasi publik, memperluas akses informasi, serta membangun budaya transparansi yang menyentuh seluruh lini kehidupan berbangsa.
Komisi Informasi Pusat berharap, Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 dapat menjadi ajang bersama masyarakat dan pemerintah untuk merayakan keterbukaan, serta menjadi momentum mendorong praktik tata kelola publik yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) adalah lembaga negara yang berperan dalam mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KI Pusat memiliki tugas utama untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel. KI Pusat juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mekanisme mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.
