KI Pusat Harus Tingkatkan Sosialisasi

Kehadiran Komisi Informasi yang dibidani masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi pemerintahdan partisipasi masyarakat dalam bernegara harus terus digaungkan. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang konsisten dari Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah kepada masyarakat dan Badan Publik.

Anggota Komisi I DPR RI Ramadan Pohan mengungkapkan hal tersebut terkait penguatan eksistensi Komisi Informasi (KI) Pusat. Dengan adanya penguatan KI Pusat, menurut Pohan, maka dapat dipastikan KI Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat merasakan dampak dari kewibaan Komisi Informasi.

Untuk itu, ia mengatakan akan berada pada barisan paling depan dalam meningkatkan eksistensi Komisi Informasi. “Saya seratus persen mendukung eksistensi KI Pusat dan siap berdiri paling depan dalam memperjuangkan eksistensinya,” kata Pohan.

Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya semua pihak harus memberikan full support kepada KI Pusat karena lembaga ini merupkan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi di negeri ini. Tanpa lembaga keterbukaan seperti KI Pusat maka dapat dipastikan akan ditemukan kekuasaan yang sewenang-wenang dari pemerintahan yang sedang berkuasa.

Dengan adanya lembaga transparansi, maka akan mempermudah masyarakat melakukan kontrol terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Ia mengatakan, dengan keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka seluruh warga negara berhak mengontrol jalannya pemerintahan melalui Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Pohan, dengan adanya UU 14/2008 yang dijalankan Komisi Informasi maka dapat dipastikan akan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Warga negara akan memahami dan dapat ikut serta menentukan kebijakan yang akan diambil penguasa, karena setiap kebijakan dari pemerintah harus dipaparkan kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta

Dalam ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik, menurut Pohan, lembaga yang terdiri dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menggunakan anggaran negara atau sebagian anggaran negara dan masyarakat maka disebut sebagai Badan Publik yang informasinya harus terbuka. Mereka harus memberikan data informasi yang tersedia setiap saat, juga data informasi yang harus tersedia secara berkala berupa data rencana anggaran biaya serta data informasi yang tersedia secara serta merta, seperti data bencana yang harus segera disampaikan kepada masyarakat.

Untuk itu, ia mengatakan tidak ada kata lain bagi Komisi Informasi Pusat kecuali harus meningkatkan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik. Semua pihak harus bersemangat dalam mendukung kegiatan sosialisasi KI Pusat sehingga meningkatkan pemahaman akan hak informasi masyarakat.

Namun saat disinggung bahwa sekarang ini KI Pusat masih terkendala mengenai pendanaan karena anggaran yang menyatu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika masih dibintangi DPR RI, ia mengatakan bagi DPR RI, untuk kepentingan KI Pusat tidak ada masalah. “Namun yang dibintangi adalah sejumlah anggaran dari Kemkominfo yang dinilai tidak wajar seperti Mobile Internet dan lainnya masih bermasalah,” kata Pohan.

Pohan menegaskan seharusnya penganggaran KI Pusat memiliki nomenklatur tersendiri sehingga tidak terikat dengan anggaran Kemenkominfo. “Saya sangat mendukung agar KI Pusat memiliki pendanaan melalui nomenklatur tersendiri, sehingga KI Pusat dapat fleksibel mengatur anggarannya,” tegas Pohan.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply