JOHNNY G PLATE: PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan kebijakan percepatan transformasi digital Indonesia diharapkan mampu mendorong keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif, dan efisien. Hal tersebut disampaikan Menkominfo Johnny saat sebagai keynote speech kepada 500 peserta Silatnas (Silaturahmi Nasional) dan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia bersama Badan Publik (BP) yang digelar oleh KI Pusat, Senin (26/10/2020).
Disampaikannya, melalui penyediaan akses terhadap informasi serta data yang tersedia dan terkelola dengan baik, publik diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. “Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal yang menuntun pada peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index juga dapat direalisasikan,” kataya menjelaskan.
Menurutnya, selaras dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo sekaligus upaya persiapan dalam menghadapi revolusi industri yang keempat, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional. Untuk itu, ia mengatakan Kementerian Kominfo menurunkannya ke dalam kebijakan-kebijakan yang komprehensif dari hulu ke hilir.
Pertama, menurutnya melakukan percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika, dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022, serta peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.
Kedua, ia mengatkaan melakukan adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia; upaya farming dan re-farming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G; serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi (Bandwidth Monitoring System).
Ketiga, dijelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level, level dasar atau literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi; level menengah melalui Digital Talent Scholarship; serta level lanjutan melalui Digital Leadership Academy.
Keempat, ia mempercepat penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan instrumen kebijakan pendukung lainnya, serta penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara.

Digital government 2016 sudah didaulat open government leader oicd transparansi dan akutanbilitas, pencapaian peran KI Pusat, amanat UU KIP, informasi akurat kinerja badan publik perjalanan masih panjang, upaya berkesinambungan beragam program, satu data Indonesia. Pusat data Nasional Government Data Center, Kominfo kolaborasi terobosan covid dan pemulihan ekonomi, Informasi publik berbagai media dan platforma media sosial.
Disampaikannya bahwa selaras arahan Presiden RI untuk persiapan revolusi industry ke- 4, Kekominfo mengambil kebijakan percepatan infrastruktur informatika 12.000 desa dan keluarahan 2022 pelayanan 3G internet, peluncuran satelit palapa, adopsi pengembangan teknologi baru, pengembangan 5G. Dilanjutkan dengan pengembangan SDM secara sehat positif di level dasar, level tengah dan atas, penyelesaian RUU Pelindungan data pribadi, kerjasama semua bidang, pertukaran data lintas negara dan dalam negeri, karena data sangat penting, mendorong keterbukaan informasi publik, penyediaan akses publik dapat partisipasi. (Laporan : Karel Salim/Foto: Fardan)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply