KI PUSAT AKAN BERI PENJELASAN KETERBUKAAN INFORMASI PBJP DAN MEMBANGUN KARAKTER KETERBUKAAN INFORMASI CIVITAS AKADEMIKA DI UNP


Komisi Informasi (KI) Pusat akan memberi penjelasan Keterbukaan Informasi Publik tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) sekaligus persiapan kerjasama membangun karakter Keterbukaan Informasi Publik terhadap Civitas Akademika di Universitas Negeri Padang (UNP). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KI Pusat sekaligus PJ Keterbukaan Informasi Sektor Pendidikan Hendra J Kede saat mengadakan rapat melalui zoom meeting dengan jajaran Rektorat UNP, diantaranya Wakil Rektor IV Prof Dr Yasri MS dan Wakil Rektor I UNP Dr Refnaldi S.Pd, M.Litt, Selasa (13/04/2021).
Hendra J Kede yang juga selaku PJ Keterbukaan Informasi Publik PBJP KI Pusat menyampaikan pentingnya keterbukaan Informasi Publik PBJP berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang diteruskan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) tentang perlunya keterbukaan Informasi Publik PBJP. Mernurutnya, hasil temuan ICW dan BPK dari sekitar Rp 2.000 Triliun dana APBN, maka APBN untuk PBJP mencapai Rp 100 Triliun sehingga membebani APBN jika terjadi korupsi di bidang PBJP, apalagi temuan tindak pidana korupsi terbesar saat ini adalah menyangkut bidang PBJP.
Disampaikannya bahwa berdasarkan fenomena tindak pidana korupsi terbesar adalah di bidang PBJP, maka perlu mencermati arahan Presiden tentang pentingnya keterbukaan Informasi Publik PBJP, KI Pusat telah membuat regulasinya. Menurutnya, KI Pusat akan memberikan penjelasan kepada seluruh Badan Publik (BP) yang berjumlah sekitar 350 BP terdiri dari Kementerian, PTN, Pemprov, LNS, LN-LPNK, dan BUMN tentang keterbukaan Informasi Publik untuk PBJP pada 21 April 2021 melalui zoom meeting.
Selain itu, selaku PJ Keterbukaan Informasi Bidang Pendidikan KI Pusat, Hendra meminta kepada jajaran UNP agar bersedia menjadi Pilot Project untuk pembangunan karakter keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pendidikan. “Untuk pilot project pembangunan karakter keterbukaan Informasi Publik untuk pendidikan tinggi kedinasan di IPDN, untuk pilot project pembangunan karakter keterbukaan Informasi Publik untuk PTN adalah UNP,” kata Hendra menjelaskan.
Diusulkannya, agar pembangunan karakter keterbukaan Informasi Publik di UNP dapat melalui kuliah umum atau bahkan masuk dalam materi kurikulum mata kuliah MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum), seperti pada mata kuliah Kewiraan. Selain itu, juga dapat menjadi bahan praktek bagi para mahasiswa saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa-desa, apalagi menurutnya, KI Pusat sudah memiliki Perki SLIP Desa yang menjadi acuan pelayanan Informasi Publik di desa.(Laporan/Foto: Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply