KOMISIONER KI PUSAT PERIODE SEBELUMNYA BERI MASUKAN KONSTRUKTIF TERHADAP DRAF PERKI SLIP


Seluruh Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat periode pertama (2009-2013) dan kedua (2013-2017) telah memberikan masukannya yang konstruktif terhadap draf Perki (Peraturan Komisi Informasi) tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dalam Uji Publik (UP) ke-6. Kegiatan UP terakhir yang melibatkan para senior KI Pusat itu, dibuka oleh Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede dengan Narasumber Wafa Patria Umma (Komisioner Bidang ASE KI Pusat) dan M Nasef (Konsultan Hukum) bersama Sekretaris KI Pusat MH Munzaer dari Ruang Rapat lantai 9 Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Selasa (29/09/2020), juga diikuti Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik M Syahyan bersama Komisioner Bidang Kelembagaan Cecep Suryadi, karena padatnya agenda kegiatan pada sesi UP-6, Ketua KI Pusat Gede Narayana harus berbagi waktu dengan acara lainnya namun sempatkan diri menyapa para senior pada sesi diskusi.

Sejumlah senior Komisioner KI Pusat periode pertama tampak hadir dalam zoom meeting, diantaranya dua orang ketua Alamsyah Saragih dan Abdul Rahman Ma’mun dan Wakil Ketua Henny S Widyaningsih, dan Amiruddin. Senior Komisioner KI Pusat periode kedua, diantaranya dihadiri ketua John Fresly, Evy Trisulo, Dyah Aryani, dan Yhannu Setyawan serta Henny yang juga bagian dari Komisioner KI Pusat periode kedua.

Hendra J Kede saat memberikan pengantar menyampaikan bahwa perlunya memberikan legal standing khusus bagi jurnalis dan advokat dalam Perki SLIP berdasarkan pertimbangan tugas kedua profesi itu dalam membantu publik memperoleh hak-haknya atas keterbukaan informasi. “Jurnalis memiliki fungsi penting dalam memberikan hak keterbukaan informasi kepada masyarakat sedangkan advokat yang memperjuangkan hak hukum masyarakat perlu mendapat hak akses informasi sebagaimana penegak hukum lainnya, seperti polisi dan jaksa, guna memudahkan klien (publik) mendapatkan haknya,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Wafa Patria Umma menguraikan pasal per pasal dari draf Perki SLIP yang sudah dibahas sejak 2018 bersama Plan C sehingga menghasilkan perubahan dan kemajuan dari Perki 1/2010. Selain memberikan kemajuan draf Perki SLIP ini berdasarkan era kemajuan teknologi informasi, ia juga menyampaikan tentang norma baru mengenai pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas.

Menanggapi hal tersebut, Rumadi Ahmad menyampaikan perlu membatasi definisi disabilitas agar Badan Publik tetap mampu melayani permintaan informasi sesuai kemampuan karena disabilitas bukan hanya fisik tapi juga disabilitas mental. Sedangkan Henny S Widyaningsih dan Abdul Rahman Ma’mun menyoroti mengenai jenis informasi yang dikecualikan yang perlu dijelaskan secara spesifik dalam Perki SLIP, seperti teknis pelaksanaan Uji Konsekuensi untuk mengecualikan informasi oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Sementara Amiruddin melihat ada kemajuan dari draf Perki SLIP ini namun disarakan agar KI Pusat dan KI Daerah sudah dapat meningkatkan fungsinya menjadi auditor keterbukaan informasi di setiap Badan Publik. “Audit pelayanan keterbukaan informasi di BP tidak sama dengan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan KI, namun audit pelayanan informasi dilakukan dengan melihat langsung di BP sehingga BP bisa lebih termotivasi meningkatkan pelayanan informasi publiknya,” jelasnya.

Sedangkan Evy Trisulo lebih menyoroti perlunya diksi-diksi dalam draf Perki dipertegas maknanya sehingga BP tidak kesulitan dalam menterjemahkan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di lapangan. Atas semua masukan, baik secara lisan dan tulisan dari para senior, Ketua KI Pusat Gede Narayana meminta tim Perki SLIP menelaah secara cermat sebagai masukan yang sangat konstruktif. (Laporan : Karel Salim/Foto: Agus Wijayanto)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply