SENGKETA INFORMASI NILAI UJIAN, TERMOHON BERSEDIA DIMEDIASI KI PUSAT


Sengketa Informasi Publik antara pemohon dari kalangan mahasiswa terhadap termohon Badan Publik Politeknik Keuangan STAN (Sekolah Tinggi Administrasi Negara) akan dimediasi oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Kuasa Termohon STAN menyatakan bersedia dimediasi pada persidangan yang ditangani oleh Ketua Majelis Komisioner (MK) Gede Narayana beranggotakan Hendra J Kede bersama Muhammad Syahyan didampingi Panitera Pengganti (PP) Indra Hasby, Rabu (23/09/2020).
Pada hari yang sama, KI Pusat juga menggelar persidangan lanjutan antara Pemohon YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) Padang terhadap Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) RI. Persidangan ini dipimpin oleh Ketua MK Arif A Kuswardono beranggotakan Romanus Ndau Lendong dan Muhammad Syahyan didampingi PP Aldi Rano Sianturi, kedua persidangan ini dilaksanakan secara virtual untuk mencegah penularan Covid-19.
Pada persidangan pertama dengan register 032/VII/KIP-PS/2019, Sihaloho & Co. Law Firm mendapatkan kuasa dari ratusan mahasiswa STAN diantaranya, Indrajit Bayu Aji, Fahriniko Pangestu Kurdi, Manggita Agung Siregar, Andhika Wiratama Gusmar, Aditya Aji Pamungkas, Aditya Nugraha.
Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 20 Juni 2019 perihal permohonan informasi rincian nilai dan lembar jawaban mahasiswa STAN pada tahun akademik 2018/2019 yang menjadi dasar Surat Pengumuman Nomor: PENG-39/PKN/2019 tentang Perubahan Kedua atas Pengumuman Direktur PKN STAN Nomor: PENG-20/PKN/2019 tentang Kelulusan Mahasiswa Semester Ganjil Program Studi Diploma I, Diploma III dan Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2018/2019 tertanggal 13 Maret 2019 yang diterima oleh Termohon (Idris) pada tanggal 21 Juni 2019.
Termohon menyatakan informasi yang diminta pemohon dapat diberikan hanya kepada pemohon yang bersangkutan sehingga untuk permintaan informasi nilai dari lembar ujian 131 mahasiswa lainnya belum dapat dipenuhi kecuali yang bersangkutan mimintanya sendiri. MK memutuskan untuk melaksanakan mediasi yang akan dilakukan oleh Komisioner KI Pusat Wafa Patria Umma.
Sementara pada persidangan kedua, MK memutuskan untuk para pihak, baik pemohon maupun termohon agar segera menyampaikan masing-masing kesimpulannya paling lambat 28 September 2020 guna mempersiapkan pembacaan putusan yang direncanakan pada 1 Oktober 2020. Persidangan dengan register 002/I/KIP-PS/2019 itu, pemohon meminta informasi tentang persetujuan masyarakat untuk eksplorasi energy panas bumi di Gunung Talang, Bukit Tinggi Padang Sumatera Barat. (Laporan : Karel Salim/Foto: Ari Wijaya)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply