KI Pusat Harus Dorong KPU Ciptakan Transparansi Pemilu

Masyarakat Indonesia mendambakan proses pemilihan umum (Pemilu) yang jujur, adil, dan transparan. Karena itu, tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah mewujudkan transparansi dalam setiap tahapan proses pemilu.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) masyarakat, bahkan peserta Pemilu, dapat memaksa KPU untuk menyelenggarakan pesta demokrasi secara transparan guna memenuhi hak masyarakat atas informasi atau data pemilu. “Untuk meningkatkan kualitas pemilu yang demokratis maka bobot transparansinya harus ditingkatkan,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.

Tak menutup kemungkinan jika penyelenggaraan Pemilu tidak transparan, maka akan terjadi sengketa informasi atau data pemilu antara masyarkat dan peserta pemilu dengan KPU. Berikut tanggapan Mahfud Sidiq yang disampaikan kepada KI-Online, Senin (14/1/2014).

Menurut Anda, apakah transparansi merupakan kunci dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil?

Semakin transparan sistem dan proses Pemilu maka akan semakin meningkatkan kualitas demokrasi, sehingga terpenuhi prinsip terbuka, jujur, dan adil. Walaupun bangsa ini sudah melewati tiga Pemilu di era demokrasi, tapi praktik kecurangan dan manipulasi masih terjadi. Faktor penyebabnya adalah ketika ada bagian-bagian dalam proses atau sistem penyelenggaraannya yang belum transparan. Ini yang tidak boleh terjadi. Untuk meningkatkan kualitas pemilu yang demokratis maka bobot transparansinya harus ditingkatkan.

Untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu, apa yang harus dilakukan KPU?

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh KPU, misalnya dengan melakukan pendaftaran secara pasif dalam arti KPU tidak turun langsung melainkan masyarakat yang mendaftar secara aktif. Contoh selanjutnya terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih sangat terbatas untuk diakses publik, hal ini bisa dilihat dalam tahapan penyiapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai DPT yang  sempat terjadi masalah serius. Terlebih ada hal yang sangat penting dan kerap menjadi pintu praktik manipulasi dan kecurangan, yaitu transparansi pada level penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan (PPK). Mungkin pada level KPU dan KPUD transparansi sudah terbangun, tapi pada level kecamatan, transparansi belum terbangun.

Tidak menuntut kemungkinan dalam penyelenggaraan Pemilu akan terjadi sengketa informasi. Bagaimana peran Komisi Informasi?   

Menurut saya Komisi Informasi harus mendorong KPU dan masyarakat untuk menciptakan transparansi yang lebih besar dan luas dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, karena Komisi Informasi juga sudah masuk dalam task force bersama dengan KPU maka dengan melihat kasus-kasus yang diselesaikan oleh Komisi Informasi terkait dengan ketertutupan informasi. Misalnya PPK yang katanya bekerja sampai pagi sehingga dalam pengambilan keputusan  tanpa dahadiri saksi, padahal di situ terjadi praktik manipulasi suara. Di situlah ada dimensi ketertutupan informasi. Jadi menurut saya, dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu itu Komisi Informasi mempunyai peran pada aspek hak publik atas informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Mekanisme akses informasi yang diatur dalam UU KIP sepertinya akan memperlambat akses informasi Pemilu. Langkah apa yang harus dilakukan Komisi Informasi? 

Menurut saya, Komisi Informasi merupakan bagian dari task force bersama dengan KPU dan Bawaslu, maka berdasarkan kesepakatan bersama dibuat Standar Operasional Prosedur khusus dalam penyelenggaraan Pemilu yang merupakan pengaturan khusus bagian dari penerjemahan implemtasi UU KIP.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply