Tragedi Agats, Produk Ketertutupan Informasi

PENULIS: Romanus Ndau Lendong (Ketua Bidang Litbang Komisi Informasi Pusat)

 SEBANYAK 63 anak usia 1-3 tahun di Agats, Kabupaten Asmat, Papua, meninggal akibat gizi buruk dan campak. Selain itu, 90% ibu dan anak diberitakan mengalami kekurangan gizi akut karena kelaparan hebat. Boleh jadi kondisi riil di lapangan lebih memprihatinkan lagi. Kasus itu merupakan tragedi yang semestinya bisa diantisipasi. Otonomi daerah yang secara konsepsional dimaksudkan untuk mengakselerasi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ternyata masih sebatas harapan. Dengan becermin pada Kabupaten Asmat, otonomi daerah ternyata belum mampu membuka isolasi wilayah akibat buruknya infrastruktur yang membelenggu masyarakat dalam aneka ketidakberdayaan. Sialnya, berbagai persoalan tersebut luput dari perhatian publik karena minimnya informasi.

Ketertutupan informasi
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi mengatur kewajiban badan publik untuk senantiasa terbuka berkaitan dengan berbagai informasi yang dimilikinya. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan demi memenuhi hak asasi masyarakat untuk mengetahui, mengakses, menyimpan, dan menggunakan informasi untuk pengembangan diri dan sosial. Selain itu, keterbukaan informasi diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Mengingat beragamnya informasi publik, Pasal 9-11 undang-undang itu mengatur soal klasifikasi informasi publik berdasarkan derajat kegunaannya. Pertama, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yakni informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan. Kedua, informasi publik yang harus diumumkan secara serta-merta, yakni informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti informasi soal daftar seluruh informasi publik yang dimiliki dan dikuasai badan publik, hasil keputusan badan publik, seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek dan proyeksi pengeluaran tahunan badan publik, dsb.
Merujuk pada klasifikasi di atas, kondisi gizi buruk dan campak yang melanda dan mematikan anak-anak di Agats masuk kategori informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta. Dasarnya ialah jika informasi tersebut tidak diumumkan serta-merta, akan mendatangkan kerugian besar bagi masyarakat. Buruknya keadaan gizi dan bahaya campak sudah semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Asmat.

Sulit dihindari kesan bahwa budaya ketertutupan informasi masih menjadi kenyataan di Kabupaten Asmat. Website Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat 2017 sama sekali tidak menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan masyarakat. Seolah-olah masyarakat di daerah ini baik-baik saja, tidak mengalami kekurangan gizi dan bebas dari berbagai penyakit.

Ketertutupan informasi juga dialami daerah-daerah terisolasi lain di negeri ini. Sekitar 10 tahun lalu, tragedi serupa pernah dialami kelompok miskin di Kabupaten Yahukimo, Papua. Nasib serupa juga dialami kelompok miskin di NTT pada 2004-2006. Kelompok miskin dilanda berbagai penyakit hingga kematian karena gizi buruk dan berbagai wabah penyakit.

Secara umum, keterbukaan informasi masih menjadi persoalan di negeri ini. Pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat pada 2017 menyingkap beberapa fakta. Pertama, visi kepala pemerintahan dan badan publik soal keterbukaan informasi masih belum terlembaga, baru sebatas kemauan politik pribadi. Daerah-daerah yang kepala daerahnya memiliki visi dan kesadaran jelas soal keterbukaan informasi mampu melakukan pelayanan informasi secara optimal. Akan tetapi, tidak sedikit kepala daerah yang belum memahami arti dan pentingnya keterbukaan informasi. Hingga kini masih ada provinsi yang belum memiliki Komisi Informasi daerah, yakni NTT, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

Kedua, lemahnya pejabat pengelola informasi melakukan dokumentasi terhadap berbagai kebijakan, kegiatan, dan kinerja badan publik. Akibatnya banyak kegiatan yang tidak didukung dengan laporan yang benar dan berkualitas sebagai legitimasi terhadap penggunaan anggaran negara/daerah.

Ketiga, pelayanan informasi yang apa adanya, tanpa didukung infrastruktur yang memadai dan modern. Pemerintah daerah belum memandang pelayanan informasi sebagai hal penting dan mendesak untuk kemajuan daerah sehingga perlu disiapkan secara benar dan berkualitas.

Keempat, klasifikasi informasi yang beragam di antara badan publik. Belum ada pemahaman yang jelas apa yang dimaksud dengan informasi publik yang harus diumumkan secara berkala, serta-merta dan harus selalu tersedia setiap saat. Implikasinya, ketika ada informasi yang mesti harus diumumkan serta-merta tidak dilakukan sehingga memakan korban sebagaimana terjadi di Agats.

Pemberdayaan Badan Publik
Terkait dengan berbagai problem tadi, agenda mendesak ialah memberdayakan badan publik agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pertama, penyamaan visi dan persepsi akan pentingnya keterbukaan informasi di kalangan elite pemerintahan dan badan publik. Sejauh ini masih ada elite dan badan publik yang salah paham soal keterbukaan informasi. Ada persepsi bahwa keterbukaan informasi hanya menambah beban pemerintah dan badan publik serta bagian dari penerapan budaya liberal yang membuat semua hal menjadi telanjang, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak jarang, banyak informasi disembunyikan dengan alasan rahasia negara.

Kedua, peningkatan kapasitas badan publik dalam melakukan dokumentasi, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Dengan itu, berbagai kebijakan, kegiatan, dan kinerja badan publik bisa didokumentasikan dengan baik serta bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kedua agenda ini mendesak dilakukan untuk mencegah agar Tragedi Agats tidak terulang di masa depan. (Ditayangkan Harian Media Indonesia pada 20 Januari 2018)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply