Statistik Komisi Informasi Pusat

Statistik Pegawai Komisi Informasi Pusat Tahun 2019

Laporan Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)


Laporan Kinerja  adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berikut adalah Laporan kinerja Komisi Informasi Pusat :

  1. Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun  2014
  2. Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2015
  3. Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2016
  4. Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2017
  5. Laporan Kinerja  Komisi Informasi Pusat Tahun 2018

Keuangan dan Anggaran

Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat


Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu pemerintah/Badan Publik pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintah/Badan Publik tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat Komisi Informasi Pusat juga berkewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada Publik sebagai wujud akuntabilitas.

Berikut laporan Keuangan Komisi Informasi Pusat:

  1. Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2018
  2. Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017
  3. Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016
  4. Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2015
  5. Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2014
  6. Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2013
  7. Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2012
  8. Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2011

Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat


Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut. Dengan membaca rencana kerja, Anda bisa memahami skala sebuah pekerjaan dengan lebih baik.
berikut rencana kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat:

  1. Rencana Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2013
  2. Rencana Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2014
  3. Rencana Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2016
  4. Rencana Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2017
  5. Rencana Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2018
  6. Rencana Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2019

Laporan Realisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat 


Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan Tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik.

Berikut laporan Realiasasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat:

  1. Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2015
  2. Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2016
  3. Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2017
  4. Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat 2018

Daftar Barang Milik Negara (BMN) Asset Sekretariat Komisi Informasi Pusat


Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Berikut Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat:

  1. Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2018
  2. Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017
  3. Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016 
  4. Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2015
  5. Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2014
  6. Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2013
  7. Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2012
  8. Laporan BMN Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2011

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/KL) Sekretariat Komisi Informasi Pusat


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2014 merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Berikut adalah RKA/KL Sekretariat Komisi Informasi Pusat:

  1. RKA/KL Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2014
  2. RKAK/L Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2015
  3. RKAK/L Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016
  4. RKAL/L Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017
  5. RKAL/L Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2018
  6. RKAL/L Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Informasi Pusat


Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Berikut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Informasi Pusat:

  1. DIPA Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2014
  2. DIPA Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2015
  3. DIPA Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016
  4. DIPA Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017
  5. DIPA Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2018
  6. DIPA Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019

Daftar Rancangan Peraturan

Daftar Rancangan Peraturan Komisi Informasi Pusat


No. Daftar Rancangan Peraturan Komisi Informasi Pusat
1 Peraturan Komisi Informasi Tentang Tata Naskah
2 Peraturan Komisi Informasi Tentang Monitoring dan Evaluasi Badan Publik
3 Peraturan Komisi Informasi Tentang Persidangan Jarak Jauh
4 Peraturan Komisi Informasi Tentang Kode Etik

Daftar Produk Hukum Komisi Informasi Pusat

Produk Hukum Komisi Informasi Pusat


Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang  dan peraturan pelaksanaannya, juga menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berikut ini adalah daftar Peraturan Komisi Informasi (PerKI)


 Peraturan Komisi Informasi Tinjau
Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2016 Tentang Mediator Pembantu view
Peraturan Komisi informasi No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat view
Peraturan Komisi informasi No.1  Tahun 2014  Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan   Umum  view
Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik view
Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2013 Tentang Kode etik view
Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib Komisi informasi Pusat view
Peraturan Komisi informasi No.2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian sengketa view
Peraturan Komisi informasi No.1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik view

 

 

Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat:


 Keputusan Komisi Informasi Pusat Tinjau
Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 02/KEP/KIP/II/2014 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 03//KEP/KIP/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  Di Komisi Informasi Pusat View
Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 03/KEP/KIP/I/2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat View
Keputusan  Komisi Informasi Pusat No.06/KEP/KIP/VIII/2013 tentang gugus tugas Komisioner Komisi Informasi Pusat View
Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 04/KEP/KIP/III/2013 Tentang Penghentian Sementara Pemeriksaan Permohonan Sengketa Informasi Publik View
Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 05/KEP/KIP/V/2013 Tentang Pendelegasian Tugas Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia  View
Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 11/KEP/KIP/XII/2012 Tentang  Hasil Rapat Pleno Pemilihan Pimpinan Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2012-2013  View
Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 03/KEP/KIP/IV/2010 Tentang Panduan Kerjasama Kelembagaan Komisi Informasi Pusat  View
Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No.02/KEP/KIP/IV/2010 Tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat  View
Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No.01/KEP/KIP/VIII/2009 Tentang Kode Etik Komisi Informasi  View
Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 01/KEP/III/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat  Nomor : 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.  View

Surat Edaran Komisi Informasi Pusat


Daftar Surat Edaran Tinjau
Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor : 02/KIP-SE/VI/2014 Tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Atas Putusan Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif.  View
Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KIP-SE/IV/2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum  View
Surat Edaran 1 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik  View
Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sementara Standar Pembiayaan Honorarium.  View
Surat Edaran No. 81A/KIP/VI/2011 Tentang Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Plat Merah  View
Surat Edaran Komisi Informasi Pusat nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sebagai Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik.  View

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Komisi Informasi Pusat


Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa serta dimana proses pebgadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah Apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui pengadaan barang/jasa telah ditetapkan lebih awal pada saat penyusunan rencana anggaran.
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik didasarkan pada akuntabilitas publik dan transparansi manfaat hasil pengadaan
dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi
Berikut Pengadaan Barang dan jasa Sekretariat Komisi Informasi Pusat:

  1. Pengadan Melalui Penyedia Tahun 2017
  2. Pengadaan Melalui Swakelola Tahun 2017
  3. Pengadaan Melalui Penyedia Dalam Swakelola Tahun 2017

Link Terkait dengan Pengadaan barang dan Jasa di Sekretariat Komisi Informasi Pusat klik

Pengaduan Penyelahgunaan wewenang

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik


Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Komisi Informasi Pusat jika terjadi dugaan pelanggaran.

Komisi Informasi Pusat dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Komisi Informasi Pusat:

Email : kodeetik@komisiinformasi.go.id

021-34830741

Atau Surat ke Ketua Komisi Informasi Pusat Wisma BSG Lt.9, Jalan Abdul Muis No.40  Tanah Abang  Jakarta Pusat

Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat

Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat


Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. sebagai wujud akuntabilitas berikut Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat;

  1. Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2016
  2. Informasi Tersedia Setiap Saat Komisi Informasi Pusat Tahun 2016
  3. Informasi Berkala Komisi Informasi Pusat Tahun 2016

Statistik Akses Informasi

Statistik Akses Informasi Publik

Guna memberikan kemudahan akses dalam pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik telah menyediakan beberapa media yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi, diantaranya melalui:

  1. Datang langsung
  2. Surat/Fax
  3. Email

Dengan Grafik Sebagai berikut:

Hak Atas Informasi Publik

Hak atas Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi


Peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.  Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang sebagai berikut ;

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.