SOSIALISASI E-MONEV 2020: KI Pusat Bantu Atasi Masalah BP Soal Keterbukaan Informasi Publik


Komisi Informasi (KI) Pusat berusaha semaksimal mungkin agar dapat mengataisi masalah yang dihadapi oleh Badan Publik (BP) dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana perintah dari Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua KI Pusat Gede Narayana di depan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) saat sosialisasi e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) selama tiga hari, 13-15 Juli 2020 di Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta yang dilaksanakan secara virtual dan hadir secara fisik.
Sebanyak tujuh kategori BP yang mendapatkan sosialisasi dimulai dari 34 BP Kementerian dan 46 LN-LPNK (Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian) serta 34 LNS (Lembaga Non Struktural) pada hari pertama. Dihari kedua masing-masing 85 BP PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan 105 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta pada hari ketiga khusus untuk 9 BP Partai Politik (Parpol) yang lolos ke DPR RI.
Lebih lanjut Gede Narayana menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan monev yang digelar KI Pusat setiap tahun sejak 2011 untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir. “Juga dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun satu tahun terakhir,” katanya menjelaskan.
Disampaikan pula bahwa monev ingin mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Menurutnya setelah mengetahui identifikasi masalah badan publik dalam pelaksaan keterbukaan informasi maka KI Pusat dapat memberikan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Sementara itu, Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi selaku coordinator e-monev 2020 memastikan bahwa monev dilaksanakan KI Pusat secara terukur, yaitu menggunakan metode penilaian secara kuantitatif sesuai dengan pembobotan nilai yang menghasilkan nilai matematis. Juga menurutnya, objektif karena didukung dengan data dan sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi.
“Kami juga menggunakan prinsip akuntabel, yaitu seluruh tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Badan Publik harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Selain itu, menurutnya e-monev juga berprinsip partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak yang kompeten dan berkepentingan secara proaktif, termasuk transparansinya, yaitu seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh peserta dan terakhir berkelanjutan, yaitu dilaksanakan secara berkala dan terus-menerus.(Laporan : Karel Salim)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply