ICW Minta Informasi PKS Program Prakerja dengan Platform Digital Dibuka ke Publik


Pemohon Informasi Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta informasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) menyangkut Program Kartu Prakerja dibuka ke publik. Hal itu disampaikan kuasa ICW saat persidangan lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi (KI) Pusat Arif A Kuswardono beranggotakan Gede Narayana dan Cecep Suryadi didampingi Panitera Pengganti (PP) Aldi Rano Sianturi di ruang sidang II Sekretariat KI Pusat Wisma BSG Jakarta, Rabu (16/09/2020).
Dalam persidangan secara online yang memeriksa registrasi sengketa 013/VI/KIP-PS/2020 antara Pemohon ICW terhadap Termohon Kementerian Koordinator Perekonomian RI, para pihak baik kuasa pemohon maupun kuasa terhomon hadir. Meski akhirnya MK belum bisa mencatat hasil pemeriksaan kuasa termohon sebagai keterangan resmi Badan Publik Kemenko Perekonomian karena belum dilengkapi dengan surat kuasa.
Ada tiga informasi yang diminta oleh pemohon ke termohon, pertama mengenai notulensi rapat program kartu prakerja pada akhir 2019, kedua informasi dokumen pendaftaran platform digital mitra program kartu prakerja, dan ketiga meminta informasi tentang PKS antara Kemenko Perekonomian terhadap platform digital mitra program kartu prakerja. Namun kuasa termohon menyatakan untuk permintaan informasi pertama tentang notulen rapat program kartu prakerja akhir 2019 tidak bisa diberikan karena tidak dikuasai, pembentukan Pelaksana Manajemen Program Kartu Prakerja yang barada dibawah Kemenko Perekonomian baru pada 17 Maret 2020.
Sedangkan informasi soal PKS antara Pelaksana Manajemen Program Kartu Prakerja dengan sejumlah platform digital yang menjadi mitra dalam proragram pelatihan peserta Kartu Prakerja hanya bisa diperlihatkan tapi tidak untuk diberikan ke publik. “Ada beberapa informasi dalam PKS yang dinyatakan oleh kedua belah pihaj tidak boleh disampaikan ke publik,” kata kuasa Kemenko Perekonomian Bobby.
Menanggapi hal tersebut, MK memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan tertutup terhadap termohon tanpa dihadiri pemohon minggu depan. Persidangan tertutup nanti untuk memeriksa dokumen informasi PKS yang dinyatakan termohon tidak bisa diberikan kepada publik. (Laporan : Karel Salim/Foto: Indra Hasby)

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply