PROSPEK PENANGANAN SENGKETA PEMILU 2019

Oleh: Mohammad Dawam – Komisioner KI DKI

Hiruk pikuk pesta lima tahunan demokrasi Indonesia kian terasa seiring gencarnya para elit negeri melakukan safari politik keberbagai kelompok. Puncaknya adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 nanti. Sebagai negara penganut sistem demokrasi modern terbesar di Asia, Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip pemilihan umum yang baik, meliputi Pemilihan Umum Presiden, DPR/DPRD, DPD, Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahkan sepanjang tahun 2018 lalu telah terjadi Pemilihan Umum  Kepala Daerah gelombang ketiga serentak sebanyak 171 Daerah, terdiri 17 Pemilihan Gubernur dan 154 Bupati/Walikota.

Pemilihan umum adalah sarana utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu adalah model paling kongkrit untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat sekaligus wujud partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kerja negara. Dengan demikian, pemilu merupakan media pembentukan konsesnsus politik dari seluruh rakyat yang menjadi sumber legitimasi pembentukan dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Untuk mencapai tujuan dan fungsi ideal pemilu dalam konteks konsolidasi demokrasi, semua tahapan harus dijamin, dijaga sesuai prinsip dan asas universal kepemiluan, sebagaimana dirumuskan di UUD NRI 1945 yaitu prinsip: langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Pertanyaan yang selalu muncul dalam program lima tahunan ini adalah, apakah proses sengketa pemilu di negeri ini telah paripurna dan berjalan efektif? Sebuah pertanyaan yang tak kunjung selesai dibahas diberbagai forum diskusi.

Ida Budhiati, salah satu Anggota DKPP menyimpulkan sebagaimana salah satu poin naskah Disertasi Doktor Hukum Undip berjudul: “Rekontruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia” bahwa keberadaan Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan pemilu sudah tidak relevan dengan perkembangan pemilu masa kini. Sebab fungsi pengawasan kini bisa dialihkan kepada masyarakat sipil. Dan oleh karenanya, Bawaslu kedepan bisa didesain menjadi Pengadilan Pemilu.

Melalui Pemilu yang adil, rakyat menjalankan kedaulatannya baik individual maupun kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Secara pragmatis, pemilu terselenggara sebagai bentuk ekspresi bebas masyarakat untuk menentukan kehendaknya dengan cara memilih wakil-wakilnya di legislatif dan memilih pemimpinnya baik ditingkat Kabupaten, Kota, Provinsi maupun memilih kepemimpinan Nasional. Oleh sebabnya, UU Pemilu selalu menjadi perhatian utama dari masa ke masa oleh legislatif dan eksekutif yang selalu merevisinya sebagai ikhtiar penyempurnaan, nyaris disetiap lima tahun sekali. Berbeda dengan UU lainnya dimana proses revisi tidak ada catatan pasti, sesuai dinamika hukum dan sosial yang terjadi. Dengan demikian layak disebut, bahwa sejarah pemilihan umum di Indonesia adalah sejarah perubahan Undang-Undang dari waktu ke waktu. Tercatat sejak pemilu pertama digelar di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2014 lalu, telah terjadi pemilu legislatif (DPR) sebanyak sebelas kali. Dan hingga kini sudah dua belas kali UU Pemilu dilahirkan. Terakhir UU Pemilu No. 7/2017 .

Dalam rangka menggapai kualitas pemilu di Indonesia, kita perlu memperhatikan acuan 15 Standart Internasional untuk menjamin mutu pemilu demokratis agar semakin membaik dari setiap pelaksanannya. Standart ini bersumber berbagai Deklarasi dan Konvensi Internasional maupun Regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1960, Konvesi Eropa 1050 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, serta Piagam Afrika 1981 tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat. Berdasar dokumen diatas dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu:

Penyusunan hukum pemilu;
Pemilihan sitem pemilu;
Penetapan daerah pemilihan;
Hak untuk dipilih dan memilih;
Badan penyelenggara pemilu;
Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat;
Kampanye pemilu yang demokratis;
Akses media dan keebasan berekpresi;
Pembiayaan dan pengeluaran;
Pemungutan suara;
Penghitungan dan rekapitulasi suara;
Peranan wakil partai dan kandidat;
Pemantau pemilu;
Kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu.

Dalam teori ilmu politik, Miriam Budiardjo memperkenalkan bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya yang secara garis besar berkisar pada dua prinsip pokok. Pertama, single-member constituency (satu daerah memilih satu wakil). Sistem ini lebih dikenal dengan sistem distrik. Kedua, multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil). Sistem ini biasa disebut sistem perwakilan berimbang, atau sistem proporsional. Kedua model ini memiliki kekhasan, keunikan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dalam sistem distrik, setidaknya ada dua kelebihan. Pertama, seorang wakil yang terpilih, ia akan memiliki hubungan erat dengan pemilihnya. Oleh karenanya wakil terpilih akan lebih leluasa memperjuangkan aspirasi pemilihnya dan lebih bisa independen dari intervensi partai politik. Maka ketokohan dan integritas serta pengakuan masyarakat amat menentukan dalam sistem ini. Namun dibalik itu, sistem ini membuat peluang bagi wakil terpilih akan mementingkan konstituennya daripada kepentingan nasional. Kedua, bagi partai politik pemenang mayoritas di parlemen, akan lebih mudah menguasai agenda setting sehingga tidak tersandera dengan koalisi partai. Hal ini akan mendukung pada stabilitas politik nasional. Namun pada umumnya sistem distrik ini kurang efektif dalam masyarakat majemuk, karena kepentingan nasional akan terpecah, tercabik-cabik dalam pusaran kepentingan etnis, religius, dan tribal.

Sedangkan dalam sistem proporsional dianggap lebih demokratis, sebab ia mengedepankan prinsip-prinsip egalitarian dengan model one man one vote, satu warga negara memiliki satu suara secara adil. Hal demikian memberi peluang masyarakat menempatkan wakilnya di parlemen yang kemudian dianggap telah memenuhi rasa keadilan (sense of justice). Namun disisi lain, sistem ini memberi kekuasaan absolut kepada Ketua partai politik untuk menentukan daftar calon legislatif dari daerah pemilihan masing-masing sehingga mempermudah terjadinya fragmentasi antar anggotanya. Bila terjadi konflik internal, rentan terjadi pemisahan antar anggota partai yang kemudian membentuk, atau pindah partai baru. Kutu loncat politisi tidak bisa dihindari lagi.

Sengketa Pemilu, Mungkinkah Tuntas?

Mengacu 15 Standart Internasional pemilu demokratis diatas, kiranya poin terakhir yakni kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu belum berjalan dengan baik. Utamanya bagi peserta pemilu atau partai politik pengusung pasangan yang kalah suara. Ujung-ujungnya, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir yang menyidangkan sengketa hasil pemilu. Pada dasarnya penegakan hukum pemilu adalah suatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, manipulatif oleh peserta pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin dengan label legitimasi kuat yang dianggap paling ideal disebuah wilayah tertentu. Ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menegakkan hukum pemilu.

Pertama, civil process. Ia merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh peserta pemilu karena dianggap memiliki prosedur yang relatif cepat yang sekaligus dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Mekanisme ini juga sudah diadopsi oleh beberapa negara, termasuk Indonesia dan Filipina. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mendapat mandat memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 yang kemudian dijabarkan melalui UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya perselisihan hasil suara pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi dengan cakupan kewenangan yang lebih luas, dari pemilu presiden, legislatif, dan pemilukada. Berbeda praktik di Filipina, yang hanya menangani perselisihan hasil pemilu berlaku hanya untuk pemilu presiden. Itupun hanya ditangani melalui Pengadilan Tinggi. Sayangnya acapkali, sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ini tidak dibarengi oleh para peserta pemilu dengan mengikuti proses penyelesaian sengketa sebelumnya yaitu: pelanggaran administratif, pelanggaran pidana secara tuntas. Padahal apa yang diputus Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil sangat dipengaruhi oleh mekanisme penyelesaian kedua jenis sengketa sebelumnya. Bahkan jika kita melihat praktik di Mongolia, Nepal, dan Kamboja, seseorang yang telah didaulat menduduki jabatan di parlemen dapat di-recall apabila terbukti di Pengadilan melakukan pelanggaran pemilu.

Kedua, crime process. Yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu yang berlaku; baik pidana pemilu, administrasi pemilu maupun kode etik penyelenggaraan pemilu. Bahkan dalam konteks hukum ketatanegaraan mutakhir perlu dipikirkan juga memasukkan “nomenklatur” penyelesaian sengketa “Informasi Pemilu” sejalan dengan berlakunya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Dan praktik ini telah dilakukan oleh Komisi Informasi melalui Peraturan Komisi Informasi nomer 1 tahun 2014 lalu. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah mempratikkan sengketa informasi publik pemilu dimaksud pada perhelatan pemilukada tahun 2017 lalu.

UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 97 menyebutkan bahwa tugas Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan menyelesaikan sengketa pemilu melalui Ajudikasi nonlitigasi. Dilihat dari frasa Pasal diatas menunjukkan peran strategis Bawaslu dalam menuntaskan setiap pelanggaran baik pidana maupun administratif pemilu. Oleh sebabnya, pendapat Ida Budhiati diatas yang mencoba mentransformasikan Bawaslu sebagai Pengadilan Pemilu suatu saat bisa menjadi aktual.

Meski demikian, paling tidak ada ikhtiar negara hadir untuk merespon perangkat hukum administratif maupun pidana pemilu yang membutuhkan penyempurnaan terus-menerus. Sengketa didua masalah ini sering menguap, tidak ada tindak lanjut yang cukup signifikan. Meski demikian, kita patut bersyukur, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatisipasi dengan baik dalam hal penanganan penyelesaian pemilu 2019 ini yakni dengan menerbitkan tiga Peraturan Mahkamah Agung (Perma). PTUN akan menjadi pelabuhan terakhir setelah proses penyelesaian sengketa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu benar-benar telah dilalui baik secara material maupun proseduralnya. Perma itu adalah Perma No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di MA. Kemudian disusul Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan terakhir Perma No. 6 Tahun 2017tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Pemilu di PTUN. Ketiga Perma ini mendapat tantangan tersendiri dengan ragam masalah kepemiluan Indonesia, apakah mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran pemilu 2019 secara tuntas? Mari kita tunggu dan kawal bersama.

 

[i] Penulis Adalah: Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Dua Periode 2012-20120.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply