Ketua KI Pusat: Banyak BP yang Belum Melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik

Memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih banyak Badan Publik (BP) yang belum patuh melaksanakannya. Belum maksimalnya kepatuhan BP terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang sudah wajib dilaksanakan sejak 2010 itu, tampak jelas terlihat dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020.
Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan laporan tentang pelaksanaan monev keterbukaan BP di depan Wakil Presiden Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin saat menyampaikan anugerah keterbukaan Informasi Publik dari rumah dinas Wapres RI, Rabu (25/11/2020). Gede memaparkan hasil monev keterbukaan BP, bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.
Dijelaskannya, berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
Disampaikannya nilai setiap kategori, yaitu Informatif bernilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9, sedangkan Cukup Informatif hanya bernilai 60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai dibawah 10 bahkan 0.
“Besarnya prosentase BP yang masih masuk kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan Tidak Informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” tegas Gede menjelaskan. Menurutnya, kondisi yang memprihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara Pemerintah, BP dan Komisi Informasi.
Ia menyampaikan bahwa masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Komisi Informasi akan lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik melalui komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah,” ungkapnya lagi.
Menurutnya meski masih ada BP yang Tidak Informatif namun tidak sedikit BP yang telah berupaya meningkatkan pelayanan keterbukaan Informasi Publiknya. “Seperti peningkatkan secara signifikan jumlah badan publik kategori Informatif tahun ini, jika pada tahun lalu hanya 34 yang Informatif maka sekarang meningkat tajam menjadi 60 badan publik Informatif, sehingga upaya badan publik untuk berbenah diri secara sungguh-sungguh, patut diberikan apresiasi yang tinggi,” katanya.
Ia juga menyatakan prihatin, karena ada beberapa BP yang tahun 2019 masuk kategori Informatif justru tahun ini merosot ke kategori Menuju Informatif. Untuk itu, menurutnya pimpinan BP dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tidak boleh terpaku pada penganugerahan kategori Informatif yang telah diraih namun perlu kerja keras agar setiap tahun ditetapkan sebagai BP Informatif.
Meski demikian, ia juga menyampaikan, bahwa hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar BP, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Ia juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan BP yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik, dari 348 BP sebanyak 324 BP mengisi SAQ lewat aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id, artinya tingkat partisipasi BP mencapai 93,1 persen melesat jauh dari 74,37 persen partisipasi BP tahun 2019.
Menurutnya, pelaksanaan monev untuk mengukur kepatuhan BP oleh KI Pusat 2020 ini penuh dinamika di tengah pandemic Covid-19. Untuk itu, ia menyatakan seluruh tahapa monev mulai dari sosialisasi, penyampaian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) untuk diisi BP, verikasi SAQ hingga tahap presentasi sampai puncak penganugerahan dilaksanakan secara protocol kesehatan.
Dalam pelaksanaan presentasi BP, menurutnya semua dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) melalui zoom meeting. Adapun tim pakar sebagai juri presentasi, semua Komisioner KI Pusat bersama Prof. Dr. Siti Zuhro (Peneliti LIPI), Abdul Manan (Ketua AJI), Yohan Wahyu (Litbang Kompas), Dr Totok Pranoto (Akademisi UI), Dr Amirudin (Akademisi Undip), dan Muhammad Yasin SH MH (Redaktur Hukum Online).

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2020 BERDASARKAN KATEGORI BADAN PUBLIK
1. BADAN PUBLIK KATEGORI ‘INFORMATIF’
KEMENTERIAN NEGARA
NO NAMA BADAN PUBLIK NILAI
1 Kementerian Pertanian 97,99
2 Kementerian Keuangan 95,59
3 Kementerian Perindustrian 94,75
4 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 93,83
5 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 93,59
6 Kementerian Ketenagakerjaan 93,46
7 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 92,81
8 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 92,67
9 Kementerian Perhubungan 92,47
10 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 92,44
11 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 92,31
12 Kementerian Kelautan dan Perikanan 92,08
13 Kementerian Dalam Negeri 91,96
14 Kementerian Luar Negeri 91,65
15 Kementerian Sekretariat Negara 91,53
16 Kementerian Komunikasi dan Informatika 90,51

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) 96,81
2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 96,28
3 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 95,25
4 Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 94,91
5 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 94,09
6 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 94,06
7 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 92,64
8 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 91,77
9 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 91,69
10 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 91,64
11 Lembaga Administrasi Negara (LAN) 91,50
12 Badan Informasi Geospasial (BIG) 90,45
LEMBAGA NON STRUKTURAL
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 97,67
2 Badan Pengawas Pemilihan Umum 96,60
3 Ombudsman Republik Indonesia 95,66
4 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 95,17
5 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 93,35
6 Komisi Aparatur Sipil Negara 91,35
PEMERINTAH PROVINSI
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 99,15
2 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 99,07
3 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 98,15
4 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 97,29
5 Pemerintah Provinsi Aceh 96,73
6 Pemerintah Provinsi Banten 96,01
7 Pemerintah Provinsi Bangka Belitung 94,53
8 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 94,40
9 Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta 93,83
10 Pemerintah Provinsi Bali 92,20
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 PT Taspen (Persero) 97,38
2 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 96,79
3 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 92,55
4 PT Angkasa Pura I (Persero) 90,72
PERGURUAN TINGGI NEGERI
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Universitas Gadjah Mada 96,74
2 Universitas Brawijaya 95,53
3 Universitas Padjadjaran 94,03
4 Universitas Negeri Malang 93,00
5 Institut Pertanian Bogor 92,41
6 Universitas Lampung 91,75
7 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 91,57
8 Universitas Udayana 91,53
9 Universitas Indonesia 90,18
PARTAI POLITIK
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Partai Gerindra 93,79
2 Partai Demokrat 91, 51
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 91,49

2. BADAN PUBLIK KATEGORI ‘MENUJU INFORMATIF’
KEMENTERIAN NEGERA
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 89,36
2 Kementerian Perdagangan 89,35
3 Kementerian Kesehatan 88,06
4 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 85,27
5 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 84,65
6 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 80,47
LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Bank Indonesia 88,51
2 Komisi Yudisial 86,01
3 Badan Pemeriksa Keuangan RI 82,44
4 Mahkamah Konstitusi RI 82,03
5 Sekretariat Kabinet 80,35
LEMBAGA NON STRUKTURAL
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 86,66
PEMERINTAH PROVINSI
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Pemerintah Provinsi Riau 89,84
2 Pemerintah Provinsi Papua 89,61
3 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 89,49
4 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 89,34
5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 81,82
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Perum Perhutani 87,65
2 Perum Jasa Tirta II 85,86
3 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 84,47
4 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 83,79
5 PT Pertamina (Persero) 82,91
6 PT Sucofindo (Persero) 82,56
PERGURUAN TINGGI NEGERI
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Universitas Negeri Padang 89,85
2 Institut Teknologi Sumatera 89,73
3 Universitas Sriwijaya 88,43
4 ISBI Bandung 86,95
5 Universitas Jenderal Soedirman 85,46
6 Universitas Bengkulu 84,15
7 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 84,05
8 Institut Teknologi Bandung 83,39
9 ISI Denpasar 81,51
PARTAI POLITIK
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Partai Kebangkitan Bangsa 81,47
2 Partai Keadilan Sejahtera 80,26
3. BADAN PUBLIK ‘CUKUP INFORMATIF’
KEMENTERIAN NEGARA
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Kementerian Sosial 75,81
2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 74,67
3 Kementerian Agama 69,36
4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 69,00
5 Kementerian Pertahanan 66,36
6 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 64,20
7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 63,32
LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Dewan Perwakilan Rakyat RI 79,49
2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 78,70
3 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 77,30
4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) 75,74
5 Kepolisian RI (Markas Besar Kepolisian RI) 70,52
6 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 69,23
7 Badan Pusat Statistik (BPS) 69,15
8 Badan Kepegawaian Negara (BKN) 69,12
9 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 68,79
LEMBAGA NON STRUKTURAL
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 76,23
2 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 69,09
3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 65,68
4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 65,07
5 Dewan Ketahanan Nasional 64,27
6 Komite Nasional Keselamatan Transportasi 62,40
PEMERINTAH PROVINSI
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 77,67
2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 76,55
3 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 74,19
4 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 72,85
5 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 70,59
6 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 69,62
7 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 69,52
8 Pemerintah Provinsi Jambi 66,19
9 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 60,03
BADAN USAHA MILIK NEGARA
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 77,03
2 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 69,55
3 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) 64,20
4 PT Hutama Karya (Persero) 60,59
PERGURUAN TINGGI NEGERI
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Universitas Negeri Surabaya 79,79
2 Institut Teknologi Kalimantan 79,66
3 Universitas Syiah Kuala 79,43
4 ISI Yogyakarta 79,10
5 Universitas Riau 78,27
6 Universitas Tanjungpura 78,26
7 ISI Padang Panjang 77,67
8 Universitas Pendidikan Indonesia 73,81
9 Universitas Sebelas Maret 73,17
10 Universitas Negeri Medan 73,09
11 Universitas Andalas 72,89
12 Universitas Khairun 72,54
13 Universitas Islam Negeri Jakarta 71,02
14 Universitas Negeri Makassar 70,51
15 Universitas Negeri Semarang 68,01
16 Universitas Pendidikan Ganesha 67,12
17 Universitas Lambung Mangkurat 66,82
18 Universitas Mulawarman 64,98
19 Universitas Airlangga 64,01
20 Universitas Negeri Yogyakarta 63,70
21 Universitas Islam Negeri Walisongo 63,05
22 Universitas Tidar 62,57
23 Universitas Sumatera Utara 61,29
24 Universitas Jambi 60,63
PARTAI POLITIK
NO BADAN PUBLIK NILAI
1 Partai Golkar 63,79
2 Partai Persatuan Pembangunan 62,82

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply